Pengacara Pemutusan Hubungan Kerja Sewenang-wenang Terbaik di Kertajaya

Apa yang perlu dilakukan setelah menerima pemberitahuan PHK di Kertajaya?

Jangan langsung menandatangani surat pengunduran diri atau kesepakatan yang belum dipahami. Simpan surat pemberitahuan PHK, kontrak kerja, slip gaji, dan komunikasi dengan perusahaan sebagai bukti.

Jika yang dimaksud adalah Kelurahan Kertajaya di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, penyelesaian biasanya dimulai dengan perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan untuk mediasi pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang, lalu diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai wilayah tempat kerja.

Alamat rumah di Kertajaya tidak otomatis menentukan pengadilan yang berwenang. Tempat kerja dan lokasi perusahaan perlu diperiksa, terutama jika pekerjaan berada di luar Kota Surabaya.

Kapan bantuan pengacara perselisihan PHK berguna?

Pendampingan hukum dapat membantu memeriksa dasar PHK, menghitung hak, dan menyiapkan langkah penyelesaian. Bantuan ini khususnya berguna dalam keadaan berikut:

• Perusahaan meminta pekerja di Kertajaya menandatangani surat pengunduran diri, padahal perusahaan yang meminta hubungan kerja diakhiri.
• Pekerja dipecat setelah menolak perubahan jadwal, upah, atau penempatan kerja, dan alasan tertulis perusahaan tidak jelas.
• Perusahaan menghentikan pekerja tanpa membayar hak PHK yang menurut pekerja masih terutang.
• Pekerja kontrak menerima pemutusan sebelum masa PKWT berakhir dan tidak sepakat mengenai kompensasi atau dasar penghentian.
• Pekerja alih daya di lokasi kerja Surabaya diberhentikan setelah pergantian perusahaan penyedia jasa, sementara tanggung jawab pembayaran hak diperselisihkan.
• Perundingan bipartit gagal, atau pekerja kesulitan menyusun bukti dan gugatan untuk PHI.

Aturan yang mengatur perselisihan PHK

Aturan ketenagakerjaan berlaku secara nasional, termasuk bagi pekerja dan perusahaan di Kertajaya. Ketentuan yang relevan antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diundangkan pada 31 Maret 2023. Aturan ini menjadi dasar mengenai hubungan kerja dan PHK.
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan ini diundangkan pada 2 Februari 2021 dan mengatur alasan, pemberitahuan, serta hak akibat PHK.
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Aturan ini mengatur perundingan bipartit, mediasi, dan penyelesaian perkara di PHI.

Dalam aturan tersebut, pekerja yang menolak pemberitahuan PHK harus menyampaikan penolakan tertulis beserta alasannya paling lambat tujuh hari kerja setelah menerima pemberitahuan. Perhitungan hak bergantung pada masa kerja, upah, jenis hubungan kerja, dan alasan PHK.

Pertanyaan umum tentang perselisihan PHK

Apakah saya harus menggunakan pengacara untuk menggugat PHK?

Tidak harus. Pekerja dapat berunding dan mengajukan perkara sendiri, tetapi pengacara dapat membantu menilai bukti, menghitung hak, dan menyiapkan dokumen perselisihan.

Apa yang dapat dianggap sebagai PHK sewenang-wenang?

Istilah ini biasanya merujuk pada PHK yang dasar, proses, atau pemenuhan haknya diperselisihkan. Penilaiannya bergantung pada fakta, dokumen, alasan PHK, dan ketentuan yang berlaku, bukan hanya pada ketidaksetujuan pekerja.

Apa langkah pertama jika saya menolak PHK?

Sampaikan penolakan secara tertulis kepada perusahaan beserta alasannya. Jika menerima pemberitahuan PHK, batas waktu penolakan adalah tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

Apakah saya harus berunding dengan perusahaan sebelum ke PHI?

Ya. Perundingan bipartit merupakan tahap awal yang wajib ditempuh. Jika gagal, perselisihan dapat dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan untuk proses penyelesaian berikutnya.

Berapa lama perundingan bipartit boleh berlangsung?

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menetapkan batas paling lama 30 hari kerja. Jika tidak ada kesepakatan, mintalah bukti bahwa perundingan telah dilakukan atau tidak berhasil untuk keperluan pencatatan perselisihan.

Berapa lama perkara PHK sampai selesai?

Waktunya bergantung pada keberhasilan mediasi, jadwal PHI, kelengkapan bukti, dan kemungkinan upaya hukum. Mintalah perkiraan berdasarkan tahap perkara dan pengadilan yang berwenang, bukan janji tanggal penyelesaian yang pasti.

Hak apa yang mungkin saya terima setelah PHK?

Hak dapat mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau kompensasi PKWT, sesuai keadaan dan aturan yang berlaku. Perhitungan memerlukan data masa kerja, komponen upah, dan alasan PHK.

Apakah pekerja kontrak juga dapat memperselisihkan PHK?

Ya. Pekerja PKWT dapat memperselisihkan penghentian sebelum berakhirnya kontrak, hak kompensasi, atau persoalan lain terkait hubungan kerja. Hasilnya bergantung pada isi kontrak dan alasan penghentian.

Berapa biaya menyewa pengacara untuk perkara PHK?

Biaya jasa pengacara tidak memiliki satu tarif tetap dan perlu disepakati langsung, termasuk lingkup pekerjaan serta biaya tambahan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 membebaskan biaya perkara untuk gugatan dengan nilai di bawah Rp150 juta, tetapi hal itu tidak otomatis menghapus biaya jasa pengacara.

Pengadilan mana yang menangani perkara saya jika saya tinggal di Kertajaya?

PHI yang berwenang ditentukan berdasarkan wilayah tempat pekerja bekerja, bukan semata-mata alamat tempat tinggal. Jika tempat kerja berada di Surabaya, periksa kewenangan PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya; jika di luar Surabaya, pengadilan yang tepat dapat berbeda.

Dokumen apa yang sebaiknya saya bawa saat berkonsultasi?

Siapkan kontrak kerja, surat PHK, slip gaji, bukti pembayaran, catatan masa kerja, dan pesan atau surat terkait perselisihan. Bawa juga undangan atau notulen perundingan bipartit dan dokumen mediasi jika proses tersebut sudah berjalan.

Sumber resmi untuk bantuan dan informasi

• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dapat memberikan layanan terkait pencatatan perselisihan dan mediasi jika tempat kerja berada di wilayah Kota Surabaya.
• Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk Pengadilan Hubungan Industrial, menangani perkara hubungan industrial yang berada dalam kewenangan wilayahnya.
• Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyediakan informasi kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan tingkat nasional.

Untuk memastikan instansi yang tepat, cocokkan wilayah tempat kerja dengan kewenangan dinas dan pengadilan sebelum mengajukan dokumen.

Langkah memilih dan menyewa pengacara

1. Dalam 1-2 hari: kumpulkan kontrak, surat PHK, bukti upah, dan komunikasi perusahaan. Catat tanggal pemberitahuan agar tenggat penolakan tidak terlewat.
2. Dalam beberapa hari: buat urutan kejadian dan hitung sementara hak yang dipersoalkan. Tandai bagian yang belum jelas atau belum didukung dokumen.
3. Dalam 1 minggu: cari advokat yang menangani perselisihan hubungan industrial di Surabaya atau wilayah tempat kerja Anda. Tanyakan pengalaman menangani perkara PHK dan tahapan yang akan ditempuh.
4. Sebelum menunjuk pengacara: minta penjelasan strategi, risiko, perkiraan waktu, dan daftar dokumen yang diperlukan. Pastikan penjelasannya sesuai dengan fakta perkara Anda.
5. Sebelum menandatangani perjanjian jasa: sepakati biaya, ruang lingkup pekerjaan, biaya tambahan, dan cara pelaporan perkembangan perkara secara tertulis.
6. Segera setelah sepakat: berikan salinan dokumen, simpan dokumen asli, dan sepakati siapa yang menghubungi perusahaan atau menghadiri mediasi. Jangan menandatangani penyelesaian akhir sebelum memahami dampaknya terhadap hak Anda.