Pengacara Pemutusan Hubungan Kerja Sewenang-wenang Terbaik di Makassar

Jika PHK ditolak, tempuh perundingan dan jalur perselisihan di Makassar

PHK yang dianggap sepihak atau tidak sesuai aturan dapat dipersoalkan sebagai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Di Makassar, langkah awal biasanya perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan, lalu pencatatan perselisihan untuk penyelesaian melalui instansi ketenagakerjaan.

Jika tempat kerja berada di Kota Makassar dan perselisihan tidak selesai, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar. Proses dan tuntutan bergantung pada alasan PHK, jenis hubungan kerja, dokumen, serta apakah hak seperti upah dan pesangon telah dibayar.

Pengacara ketenagakerjaan dapat membantu menilai dasar keberatan, menghitung hak, menyusun bukti, dan mendampingi perundingan maupun persidangan. Bantuan hukum menjadi penting jika perusahaan meminta pekerja menandatangani kesepakatan atau surat pengunduran diri yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Kapan bantuan pengacara ketenagakerjaan diperlukan?

• Perusahaan di kawasan usaha atau industri Makassar menyampaikan PHK, tetapi tidak menjelaskan alasan atau dasar perhitungannya secara tertulis.
• Pekerja menolak PHK, namun perusahaan tetap meminta penyerahan pekerjaan atau menghentikan pembayaran upah sebelum perselisihan selesai.
• Perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau penggantian hak berbeda dari dokumen masa kerja dan upah yang dimiliki pekerja.
• Pekerja di sektor perdagangan, perhotelan, logistik, atau usaha lain di Makassar diminta menandatangani pengunduran diri setelah menerima ancaman atau tekanan.
• Pekerja kontrak atau alih daya tidak yakin perusahaan mana yang menjadi pemberi kerja dan pihak yang harus menanggapi tuntutan.
• Perundingan bipartit gagal, perusahaan tidak membuat risalah, atau pekerja membutuhkan pendampingan untuk proses mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Peraturan utama tentang PHK yang berlaku di Makassar

Aturan ketenagakerjaan nasional berlaku pula bagi hubungan kerja di Makassar. Penerapannya bergantung pada fakta hubungan kerja dan perubahan peraturan yang berlaku.

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah, antara lain, oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang diundangkan pada 31 Maret 2023. Ketentuan ini mengatur hubungan kerja, PHK, dan hak pekerja.
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan ini diundangkan pada 2 Februari 2021 dan antara lain mengatur pemberitahuan PHK serta hak akibat PHK.
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang ini mengatur perundingan bipartit, mediasi, dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Pertanyaan yang sering diajukan tentang PHK di Makassar

Kapan PHK dapat dianggap tidak sesuai aturan?

Penilaian bergantung pada alasan PHK, prosedur pemberitahuan, tanggapan pekerja, dan pemenuhan hak yang diwajibkan. Keberatan sebaiknya didukung surat PHK, perjanjian kerja, catatan upah, dan komunikasi dengan perusahaan.

Apakah pekerja harus memakai pengacara untuk mempersoalkan PHK?

Tidak selalu. Pekerja dapat berunding dan mengajukan perselisihan sendiri, tetapi pengacara dapat membantu jika dasar PHK diperdebatkan, hak sulit dihitung, atau perkara menuju pengadilan.

Apa langkah pertama setelah menerima surat PHK?

Simpan surat dan bukti tanggal penerimaan, lalu sampaikan keberatan secara tertulis jika tidak menyetujui PHK. Mintalah perundingan bipartit dan hindari menandatangani dokumen yang belum dipahami.

Berapa lama perundingan bipartit berlangsung?

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menetapkan upaya bipartit dilakukan paling lama 30 hari kerja. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan untuk proses penyelesaian berikutnya.

Ke mana perkara PHK dari tempat kerja di Makassar diajukan?

Setelah tahapan penyelesaian yang diwajibkan ditempuh, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang. Untuk perselisihan dengan tempat kerja di Kota Makassar, pengadilan tersebut berada pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan tetap memperhatikan aturan kompetensi wilayah.

Apakah ada batas waktu untuk mengajukan gugatan PHK?

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menetapkan gugatan pekerja terkait PHK diajukan dalam waktu satu tahun sejak keputusan PHK diterima atau diberitahukan. Karena perhitungan awal waktunya dapat bergantung pada bukti pemberitahuan, mintalah penilaian hukum segera.

Berapa biaya pengacara untuk perkara PHK?

Biaya jasa pengacara tidak memiliki satu tarif tetap dan biasanya bergantung pada ruang lingkup pekerjaan, seperti konsultasi, perundingan, atau persidangan. Minta rincian tertulis mengenai honorarium, biaya operasional, dan tahapan pembayaran sebelum menyepakati pendampingan.

Apakah gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial selalu berbayar?

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur pembebasan biaya perkara, termasuk biaya eksekusi, untuk gugatan dengan nilai gugatan di bawah Rp150 juta. Aturan biaya perkara tersebut tidak otomatis menghapus honorarium pengacara atau pengeluaran lain yang disepakati.

Bisakah pekerja meminta dipekerjakan kembali?

Pekerja dapat menyampaikan tuntutan sesuai kepentingan dan dasar hukumnya, termasuk meminta hubungan kerja dipulihkan apabila keadaan dan aturan mendukung. Hasilnya bergantung pada bukti, alasan PHK, dan putusan atau kesepakatan para pihak.

Siapa yang bertanggung jawab jika pekerja berstatus alih daya?

Perusahaan penyedia jasa biasanya menjadi pihak dalam hubungan kerja, tetapi tanggung jawab dapat bergantung pada kontrak dan fakta pelaksanaan kerja. Pengacara dapat memeriksa perjanjian, slip upah, kartu identitas kerja, dan komunikasi dengan perusahaan pengguna.

Dokumen apa yang perlu disiapkan sebelum konsultasi?

Siapkan perjanjian kerja, surat PHK, slip upah, bukti masa kerja, catatan kehadiran, serta pesan atau surat terkait perundingan. Buat urutan kejadian dan simpan salinan dokumen tanpa mengubah berkas asli.

Berapa lama sampai perselisihan PHK selesai?

Lama penyelesaian berbeda menurut keberhasilan perundingan, jadwal mediasi, dan proses pengadilan. Tidak ada jangka waktu hasil yang dapat dijamin, sehingga pengacara sebaiknya menjelaskan tahapan dan kemungkinan peninjauan perkara berdasarkan keadaan kasus.

Layanan resmi untuk perselisihan PHK di Makassar

• Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar: dapat menjadi tempat memperoleh informasi layanan ketenagakerjaan dan mencatat perselisihan untuk proses penyelesaian sesuai kewenangannya.
• Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Hubungan Industrial: memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangannya.
• Posbakum Pengadilan Negeri Makassar: menyediakan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan pengadilan; tanyakan langsung persyaratan dan layanan yang tersedia.

Langkah mencari dan memilih pengacara PHK

1. Dalam 1-2 hari, kumpulkan surat PHK, perjanjian kerja, bukti upah, dan komunikasi dengan perusahaan. Catat tanggal penting serta nama pihak yang terlibat.
2. Segera setelah menerima PHK, kirim keberatan tertulis jika tidak setuju dan minta perundingan bipartit. Simpan bukti pengiriman dan jawaban perusahaan.
3. Dalam beberapa hari, cari pengacara yang menangani hukum ketenagakerjaan dan perkara Pengadilan Hubungan Industrial di Makassar. Tanyakan pengalaman pada jenis hubungan kerja dan masalah yang serupa.
4. Saat konsultasi, minta penilaian tentang dasar PHK, hak yang mungkin dituntut, dokumen yang kurang, dan batas waktu yang berlaku. Jangan mengandalkan janji kemenangan.
5. Sebelum menunjuk pengacara, periksa identitas dan status profesinya serta sepakati ruang lingkup kerja, honorarium, pengeluaran, dan cara pelaporan secara tertulis.
6. Selama proses bipartit, minta risalah perundingan dan catat usulan penyelesaian. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam batas waktu yang berlaku, tanyakan langkah pencatatan perselisihan dan mediasi.
7. Sebelum mengajukan gugatan, tinjau kembali bukti, nilai tuntutan, dan pengadilan yang berwenang bersama pengacara. Pastikan berkas serta tahapan penyelesaian sebelumnya terdokumentasi.