Sudah punya akun? Masuk
Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Wrongful Termination atau PHK tidak sah mengacu pada pemutusan hubungan kerja yang tidak mendasar pada alasan sah atau tidak memenuhi prosedur yang diatur hukum. Di Indonesia, PHK harus didasarkan pada alasan yang jelas dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Hukum ketenagakerjaan Indonesia memberikan perlindungan kepada pekerja terkait pemberhentian kerja, hak pesangon, uang penggantian hak, serta proses penyelesaian perselisihan. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat menimbulkan klaim wrongful termination yang diajukan ke pengadilan hubungan industrial.untuk warga Surakarta, mekanisme penegakan hak pekerja dapat melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Di wilayah Surakarta, peran dinas tenaga kerja kota dan fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial nasional tetap relevan. Pemahaman tentang hukum lokal yang berlaku membantu menilai apakah PHK yang diterima memenuhi syarat hukum dan hak-hak apa saja yang berhak Anda terima selama proses tersebut.
PHK sepihak tanpa sebab jelas sering terjadi di perusahaan manufaktur atau perdagangan di Solo, sehingga Anda memerlukan advokat untuk menilai keabsahan alasan PHK dan hak-hak atas pesangon serta uang penggantian hak.
Pekerja yang sedang cuti hamil menerima PHK, yang sering dianggap tidak sah tanpa pembuktian alasan sah menurut hukum. Pengacara akan membantu menilai pelanggaran hak dan langkah hukum yang tepat.
PHK terkait pelanggaran prosedur cuti, jam kerja, atau informasi pemberitahuan PHK; pengacara bisa memastikan kelengkapan pemberitahuan tertulis dan masa pemberitahuan sesuai ketentuan
Perusahaan merundingkan pesangon dengan cara yang tidak adil atau tidak sesuai peraturan; seorang penasihat hukum akan menghitung pesangon, uang penggantian hak, dan potensi denda sesuai UU Ketenagakerjaan
Pekerja yang diduga melanggar perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak kerja lainnya; pengacara membantu menilai apakah terminasi sesuai kontrak dan hukum yang berlaku
Anda ingin mengajukan sengketa melalui musyawarah, mediasi, atau arbitrase sebelum ke pengadilan; advokat bisa memandu pilihan jalur penyelesaian sengketa yang paling efektif di Surakarta
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) mengatur hak-hak pekerja atas PHK yang sah, pesangon, dan kewajiban pemberi kerja terkait pemberitahuan serta alasan PHK. Perubahan Omnibus Law ini mulai diberlakukan pada 2 November 2020.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengarahkan mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Ketentuan ini tetap menjadi kerangka rujukan bagi proses penyelesaian di Surakarta dan nasional.
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur ketentuan upah dan hak terkait, yang berhubungan dengan perhitungan pesangon dan hak lainnya dalam PHK. Meskipun fokus utama pada pengupahan, ketentuan ini sering dipakai sebagai acuan dalam konteks PHK yang sah.
“Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan pengadilan.”
Sumber: Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, peraturan.go.id
“PHK harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Sumber: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan.go.id
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia - Layanan konsultasi dan aduan terkait hak pekerja serta PHK; situs resmi untuk panduan hak ketenagakerjaan dan prosedur sengketa. https://kemnaker.go.id
Peraturan Go ID (Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional) - Akses teks undang-undang terkait Ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan. https://peraturan.go.id
Surakarta City Government - Informasi resmi mengenai layanan tenaga kerja kota dan fasilitas penyelesaian sengketa di Surakarta. https://surakarta.go.id
Rangkum kronologi PHK Anda secara singkat, termasuk tanggal, alasan, serta dokumen pendukung. Simpan salinan bukti dalam format digital dan fisik.
Kumpulkan dokumen utama seperti kontrak kerja, slip gaji, surat PHK, surat pemberitahuan, dan komunikasi terkait PHK.
Hubungi pengacara ketenagakerjaan yang berpraktik di Surakarta untuk melakukan konsultasi awal secara gratis atau berbiaya rendah jika tersedia.
Evaluasi jalur penyelesaian sengketa yang paling tepat, mulai dari musyawarah dan mediasi hingga arbitrase atau pengadilan hubungan industrial.
Ajukan laporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta jika diperlukan, terutama untuk mediasi awal dan pendampingan proses pelaporan.
Hitung hak-hak Anda seperti pesangon, uang penggantian hak, dan kompensasi lain dengan bantuan pengacara untuk menilai kelayakan klaim.
Berikan instruksi jelas kepada pengacara mengenai tujuan Anda, termasuk kompensasi yang diinginkan dan batas waktu penyelesaian.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Surakarta melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Wrongful Termination, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Surakarta, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan contact us, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
