Lawzana Lawzana Logo
CARI PENGACARA

Pengacara Terbaik di Surakarta

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

TNC & FRIENDS LAW FIRM
Surakarta, Indonesia
Konsultasi Gratis · 15 menit

Didirikan tahun 2020
7 orang dalam tim
Indonesian
English
Javanese
Bisnis Perbankan & Keuangan Perpajakan +5 lainnya
TNC & FRIENDS adalah firma hukum profesional dan terpercaya dalam menangani berbagai masalah hukum di Indonesia. Kami didukung oleh advokat berpengalaman, pengacara, konsultan hukum, konsultan hukum bisnis syariah, auditor hukum, mediator bersertifikat, pengacara pajak, perancang peraturan...
NHL law firm
Surakarta, Indonesia

Didirikan tahun 2015
4 orang dalam tim
Indonesian
Kantor Hukum Nur Hasanah Latief memiliki lisensi dan keahlian di bidangnya masing-masing mencakup perusahaan umumdan komersial, ketenagakerjaan,hukum bisnis, serta litigasi. Kamiberkomitmen kuat serta tanggungjawab yang besar dalam menanganianeka ragam persoalan hukum bagi klien kami. Dan...
TAMPIL DI

Indonesia Pertanyaan Hukum yang Dijawab oleh Pengacara

Telusuri 36 pertanyaan hukum kami di Indonesia dan baca jawaban dari pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Pencabutan cekal atau daftar hitam imigrasi
Keimigrasian
Saya [name removed], warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi dan menikah secara resmi dengan warga negara Arab Saudi. Saya ingin mengetahui cara mengajukan pencabutan cekal atau daftar hitam imigrasi untuk suami saya yang merupakan warga negara Arab Saudi. Mohon informasi mengenai prosedurnya.
Jawaban pengacara oleh mohammad mehdi ghanbari

Pencabutan cekal atau daftar hitam imigrasi bagi suami Anda yang berkewarganegaraan Arab Saudi harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, khususnya unit yang menerbitkan keputusan penangkalan tersebut. Prosedurnya bergantung pada alasan penangkalan, misalnya pelanggaran izin tinggal, overstay, deportasi, perkara...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban
Dapatkah warga mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap pabrik lokal yang menyebabkan pencemaran sungai di Indonesia?
Energi, Lingkungan & ESG Gugatan Perwakilan Kelompok
Sebuah pabrik manufaktur lokal telah membuang limbah kimia B3 tanpa pengolahan ke sungai desa kami, yang berdampak pada lebih dari dua ratus kepala keluarga akibat pencemaran air dan masalah kesehatan. Kami ingin bergabung untuk menuntut kompensasi finansial dan perintah pembersihan lingkungan dari pengadilan. Apakah kami memerlukan setiap orang yang terkena... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh TNC & FRIENDS LAW FIRM

Berdasarkan hukum Indonesia, sekelompok kecil orang dapat mewakili seluruh komunitas yang terdampak tanpa mengharuskan setiap individu untuk menandatangani gugatan tersebut. Mekanisme ini dikenal sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action). Dasar hukum dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban
Tetangga saya memblokir satu-satunya jalan akses ke lahan saya di Bali setelah terjadi sengketa batas tanah. Apa yang dapat saya lakukan secara hukum?
Hukum Properti Hak Melintas & Sengketa Batas Tanah
Saya membeli sebidang tanah yang bergantung pada akses jalan bersama, namun tetangga saya baru saja membangun tembok di atasnya dengan klaim bahwa tanah tersebut termasuk dalam sertifikat miliknya. Tindakan ini sepenuhnya menutup akses saya ke jalan utama dan menghalangi saya untuk memulai pembangunan. Apakah hukum pertanahan di Indonesia menjamin hak... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh MOHD LAW FIRM - Advocates & Legal Consultants

Ya. Hukum Indonesia pada umumnya mengakui hak pemilik properti yang terkurung lahan (landlocked) untuk mendapatkan akses yang wajar menuju jalan umum. Berdasarkan Pasal 667 dan 668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, pemilik tanah yang tidak memiliki akses ke jalan umum...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban

Indonesia Artikel Hukum

Telusuri 18 artikel hukum kami di Indonesia yang ditulis oleh pengacara ahli.

Panduan Lengkap Syarat dan Biaya Pendirian PT di Indonesia
Korporat & Komersial
Ringkasan Praktis Pendirian PT Persekutuan Modal mewajibkan minimal dua pemegang saham, sedangkan PT Perorangan khusus untuk skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Legalitas utama mencakup pengesahan Akta Pendirian oleh Notaris, Surat Keputusan (SK) Kemenkumham, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) via sistem OSS-RBA. Estimasi biaya pendirian PT berkisar antara Rp 5.000.000... Baca selengkapnya →
Sengketa Perumahan di Indonesia: Mediasi BPKN vs Gugatan
Gugatan & Sengketa
Ringkasan Praktis Jalur non-litigasi (BPSK/BPKN) bebas biaya perkara dan ditargetkan selesai dalam 21 hari kerja, cocok untuk tuntutan pengembalian dana (refund) atau ganti rugi administratif. Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri membutuhkan waktu 5-12 bulan dan panjar biaya perkara, namun menghasilkan putusan dengan titel eksekutorial untuk sita aset pengembang. Bukti tertulis... Baca selengkapnya →
Cara Menghadapi Sengketa Persaingan Usaha KPPU Indonesia
Litigasi Antitrust
KPPU berwenang menyelidiki, mengadili, dan memutus dugaan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, denda administratif KPPU tidak lagi dibatasi plafon Rp25 miliar, melainkan dapat mencapai 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan. Berdasarkan Peraturan KPPU... Baca selengkapnya →

1. Tentang menyewa pengacara di Surakarta, Indonesia

Di Surakarta, proses menyewa pengacara biasanya dimulai dengan memahami masalah hukum yang Anda hadapi. Langkah awal adalah menentukan jenis bantuan hukum yang diperlukan dan tujuan penyelesaian perkara. Setelah itu, Anda akan mencari advokat yang memiliki keahlian relevan dengan kasus Anda dan siap memberikan representasi di wilayah Surakarta.

Proses umum berlanjut dengan konsultasi singkat untuk mengevaluasi kasus, then pengacara akan menyusun strategi, dan Anda menandatangani surat kuasa serta perjanjian biaya. Selanjutnya, advokat akan mengumpulkan dokumen pendukung, mengatur langkah hukum berikutnya, dan mewakili Anda di persidangan jika diperlukan. Biaya dan pembiayaan biasanya dibahas sejak konsultasi awal agar tidak ada kejutan di kemudian hari.

Tips praktis untuk memilih pengacara di Surakarta meliputi memeriksa pengalaman pada jenis kasus serupa, melakukan verifikasi kredensial, serta menilai kenyamanan komunikasi dan akses ke kantor di lokasi yang mudah dijangkau. Kualitas layanan yang konsisten dan transparansi biaya menjadi faktor kunci dalam memilih penyedia jasa hukum di kota ini.

2. Mengapa Anda Mungkin Membutuhkan Pengacara

  • Sengketa tanah dan sertifikat di wilayah Surakarta, misalnya perbedaan batas antara hak milik dan hak pakai, memerlukan penasihat hukum untuk tata cara gugatan dan pembuktian. Pengacara membantu menyiapkan bukti dokumen dan mengelola proses di pengadilan negeri setempat.
  • Perceraian dan pembagian harta gono gini di Surakarta, termasuk hak asuh anak, seringkali menuntut dokumen intensif dan negosiasi hak-hak keluarga. Advokat membantu mediasi, menyusun akta pembagian harta, dan jika perlu, mewakili Anda di pengadilan agama atau negeri.
  • Sengketa kontrak usaha dengan mitra bisnis di Solo, seperti perselisihan pembayaran, pelanggaran klausul, atau wanprestasi, memerlukan korelasi hukum kontrak dan potensi langkah mediasi atau gugatan. Pengacara akan menegosiasikan solusi dan menyiapkan gugatan jika diperlukan.
  • Kasus pidana yang memerlukan pembelaan profesional di Surakarta, mulai dari tuduhan ringan hingga kasus yang lebih serius, memerlukan advokat yang memahami hukum acara pidana dan prosedur penahanan. Bantuan pengacara meningkatkan peluang hak-hak tersangka dipenuhi.
  • Pengajuan hak kekayaan intelektual untuk merek atau produk kuliner di wilayah Surakarta, termasuk pendaftaran merek dan pelindungannya di daerah setempat. Advokat membantu proses pendaftaran, penanganan pelanggaran, dan litigasi jika ada.
  • Masalah hukum perlindungan konsumen terkait belanja online atau layanan di kota Surakarta, termasuk klaim pengembalian biaya atau ganti rugi atas produk cacat. Penasihat hukum memastikan hak konsumen ditegakkan melalui jalur negosiasi atau gugatan.

3. Tinjauan Hukum Lokal

Di tingkat nasional, beberapa kerangka hukum memandu praktik hukum di Surakarta. Untuk konteks praktis di kota ini, berikut beberapa ketentuan yang relevan secara umum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata - berfungsi sebagai dasar tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri termasuk di Surakarta. Ketentuan ini mengatur prosedur pengajuan gugatan, pembuktian, dan putusan.
Perubahan dan penyempurnaan teknis telah dilakukan melalui peraturan pelaksana hingga saat ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - memberikan fondasi hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi di seluruh Indonesia, termasuk Surakarta. Undang-undang ini mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur konsumen dan mediasi terlebih dahulu sebelum gugatan di pengadilan.
Revisi dan tafsir pelaksanaannya terus berkembang sejalan dengan praktik perdagangan nasional.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - menetapkan hak subjek data dan kewajiban pengendali data dalam pengolahan data pribadi. Implementasinya berdampak pada praktik pengolahan data di perusahaan dan organisasi yang beroperasi di Surakarta.
Berlaku efektif mulai 17 Oktober 2022, dengan ketentuan pelaksanaan lebih lanjut melalui peraturan turunan.

“Perlindungan data pribadi menjadi pilar penting bagi kepercayaan publik dan keamanan informasi di era digital.” - Sumber: Kementerian Hukum dan HAM RI terkait kebijakan perlindungan data pribadi
“Data demografis dan ekonomi daerah membantu perencanaan kebijakan publik dan layanan hukum di kota seperti Surakarta.” - Sumber: Badan Pusat Statistik RI
“Penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi digital memiliki pedoman nasional yang berdampak pada praktik hukum di pengadilan dan lembaga negara.” - Sumber: Mahkamah Agung RI

Keterangan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan hukum di daerah dapat dilihat melalui tautan berikut: Kementerian Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, dan Badan Pusat Statistik.

4. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa langkah utama yang dibutuhkan untuk menyewa pengacara di Surakarta?

Langkah utama adalah mengidentifikasi kebutuhan hukum, mencari advokat berpengalaman, dan melakukan konsultasi awal untuk memahami opsi penyelesaian. Selanjutnya Anda memilih pengacara yang tepat dan menandatangani surat kuasa serta perjanjian biaya.

Bagaimana cara mengecek kredensial pengacara di Surakarta?

Periksa lisensi praktik advokat melalui situs resmi Dewan Penasihat Hukum atau PERADI, konfirmasi lama praktik di Surakarta, serta ulasan klien sebelumnya. Mintalah bukti keanggotaan, riwayat perkara, dan dokumen identitas profesional.

Kapan sebaiknya konsultasi awal dilakukan sebelum memutuskan menyewa pengacara?

Segera lakukan konsultasi setelah Anda memahami inti kasus, idealnya dalam 1-2 minggu sejak adanya kebutuhan hukum. Konsultasi awal membantu menilai kelayakan langkah hukum dan biaya yang terlibat.

Di mana saya bisa mendapatkan daftar pengacara di Surakarta yang direkomendasikan?

Mulailah dari referensi warga setempat, ikuti direktori resmi advokat, dan kunjungi kantor pengacara terdekat di Surakarta. Bandingkan pengalaman kasus, biaya, serta responsivitas layanan.

Mengapa saya perlu surat kuasa untuk menuntun pengacara?

Surat kuasa memberikan pengacara wewenang untuk mewakili Anda di persidangan, mengakses dokumen terkait, dan bernegosiasi atas nama Anda. Tanpa surat kuasa, proses hukum tidak dapat berjalan secara formal.

Apakah biaya pengacara di Surakarta bervariasi menurut jenis kasus?

Ya, biaya bervariasi berdasarkan kompleksitas kasus, durasi persidangan, dan reputasi pengacara. Misalnya tarif konsultasi dapat berkisar ratusan ribu hingga jutaan per sesi, sedangkan honorarium per jam bisa lebih tinggi untuk kasus rumit.

Haruskah saya menandatangani perjanjian biaya sebelum bekerja dengan pengacara?

Pastikan ada perjanjian tertulis yang jelas tentang biaya, retainer, serta jadwal pembayaran. Perjanjian tersebut membantu mencegah sengketa biaya selama proses hukum.

Apakah ada batasan layanan hukum di Surakarta bagi warga dengan anggaran terbatas?

Beberapa pengacara menawarkan paket konsultasi awal dengan biaya terjangkau dan opsi retainer rendah. Namun, pastikan kualitas layanan tidak dikompromikan meski anggaran terbatas.

Bagaimana jika kasus memerlukan penyelesaian di luar pengadilan di Surakarta?

Alternatif penyelesaian meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Pengacara akan membantu memilih jalur terbaik dan menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Apakah saya bisa mengganti pengacara jika tidak puas dengan layanan di Surakarta?

Ya, Anda dapat mengganti pengacara kapan saja sepanjang proses hukum dengan syarat yang jelas. Pastikan semua dokumen penting diteruskan ke pengacara baru dan surat kuasa diperbarui.

Bagaimana cara memastikan pengacara memahami hukum lokal Surakarta?

Pastikan pengacara berpengalaman menangani kasus di wilayah Surakarta dan memahami kebijakan daerah setempat. Ketahui juga regulasi dan prosedur pengadilan yang spesifik untuk kota ini.

Apa manfaat menggunakan layanan advokat lokal dibandingkan firma nasional di Surakarta?

Advokat lokal biasanya lebih familiar dengan praktik hukum setempat, jaringan kantor, serta kecepatan koordinasi di pengadilan di Surakarta. Firma nasional tetap bisa menjadi pilihan jika kasus membutuhkan spesialisasi tertentu.

Apakah ada sumber daya publik yang bisa membantu saya memahami proses hukum di Surakarta?

Ya, beberapa sumber daya publik dapat memberikan panduan umum tentang prosedur perdata, hak konsumen, dan perlindungan data pribadi. Konsultasikan dengan pengacara untuk penjelasan yang spesifik terhadap kasus anda.

5. Sumber Daya Tambahan

  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Sumber kebijakan hukum nasional, panduan pendaftaran perkara, dan informasi terkait advokasi hukum. https://www.kemenkumham.go.id
  • Mahkamah Agung Republik Indonesia - Layanan informasi perkara, panduan proses peradilan, dan SIPP untuk kelola perkara. https://www.mahkamahagung.go.id
  • Badan Pusat Statistik - Data resmi mengenai demografi, perekonomian, dan indikator wilayah termasuk data kota Surakarta. https://www.bps.go.id

6. Langkah Selanjutnya

  1. Identifikasi jenis masalah hukum yang Anda hadapi dan tentukan tujuan penyelesaian kasus. Hal ini memudahkan Anda memilih spesialis yang tepat.
  2. Cari daftar advokat atau firma hukum di Surakarta melalui referensi terpercaya dan direktori resmi. Hubungi 3-5 kandidat untuk konsultasi singkat.
  3. Pastikan kredensial dan pengalaman mereka, dengan memeriksa lisensi, keanggotaan organisasi profesi, serta riwayat perkara terkait kasus serupa.
  4. Jadwalkan konsultasi awal dengan kandidat terpilih dan minta estimasi biaya tertulis beserta rincian honorarium dan biaya administrasi.
  5. Saat konsultasi, siapkan rangkaian dokumen yang relevan, daftar pertanyaan, dan tujuan Anda agar diskusi berjalan fokus.
  6. Bandingkan proposal, pertimbangkan kecocokan komunikasi, dan pilih pengacara yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
  7. Serahkan surat kuasa dan tanda tangani perjanjian biaya secara formal sebelum memulai langkah hukum lebih lanjut.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Surakarta melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Surakarta, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan contact us, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Bidang Praktik

Persempit pencarian Anda dengan memilih bidang praktik.

Lihat semua bidang praktik
Kecelakaan & Cedera
Perbankan & Keuangan
Kepailitan & Utang
Bisnis
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Hak Konsumen
Korporat & Komersial
Pembelaan Pidana
Ketenagakerjaan
Energi, Lingkungan & ESG
Keluarga
Keimigrasian
Asuransi
Kekayaan Intelektual
Gugatan & Sengketa
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi
Jasa Notaris
Klien Pribadi
Hukum Properti
Perpajakan