Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) timbul ketika pekerja atau pengusaha tidak sepakat mengenai alasan, prosedur, atau akibat PHK. PHK sepihak tidak otomatis sah hanya karena surat pemberitahuan telah diberikan; alasan dan langkah penyelesaiannya tetap perlu diperiksa menurut hukum yang berlaku.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, penyelesaian biasanya dimulai dengan perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha. Jika tempat kerja berada di DIY dan perselisihan tidak selesai, mediasi dapat diminta melalui dinas ketenagakerjaan setempat sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Langkah ini relevan bagi pekerja di berbagai sektor DIY, termasuk perhotelan dan usaha kuliner di kawasan wisata, ritel, pendidikan, konstruksi, serta pekerjaan alih daya. Surat PHK, perjanjian kerja, bukti upah, dan komunikasi dengan perusahaan membantu menilai apakah alasan dan hak setelah PHK sudah sesuai.
Pengacara ketenagakerjaan dapat membantu menilai bukti, menghitung hak, dan menyiapkan perundingan atau gugatan. Pertimbangkan bantuan hukum, misalnya, ketika:
Aturan ketenagakerjaan nasional berlaku pula di DIY. Peraturan daerah atau lokasi kerja tidak menggantikan prosedur penyelesaian perselisihan yang ditetapkan undang-undang.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada 31 Oktober 2024, juga penting untuk diperhatikan. Putusan tersebut menafsirkan proses PHK sehingga, bila perundingan gagal, PHK baru dapat dilakukan setelah penyelesaian melalui lembaga perselisihan hubungan industrial memperoleh kekuatan hukum tetap.
Istilah itu umumnya dipakai untuk PHK yang diduga tidak memiliki alasan yang dibenarkan, tidak mengikuti prosedur, atau mengabaikan hak pekerja. Penilaiannya bergantung pada dokumen, fakta hubungan kerja, dan aturan yang berlaku, bukan semata-mata pada sebutan dalam surat perusahaan.
Tidak selalu. Perusahaan dapat mengajukan PHK berdasarkan alasan yang diatur, tetapi harus mengikuti prosedur dan memenuhi kewajibannya. Pekerja yang menolak PHK dapat menyampaikan keberatan dan menempuh penyelesaian perselisihan.
Tidak. Pekerja dapat menjalani perundingan dan proses perselisihan tanpa pengacara, atau memberi kuasa kepada pendamping hukum. Bantuan pengacara dapat berguna jika alasan PHK, perhitungan hak, atau bukti yang tersedia diperselisihkan.
Simpan surat PHK, kontrak, slip gaji, bukti komunikasi, dan catatan masa kerja. Jika menolak PHK, sampaikan keberatan tertulis sesegera mungkin dan simpan bukti penerimaannya; jangan menandatangani pernyataan yang belum dipahami.
Para pihak terlebih dahulu mengupayakan perundingan bipartit. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dicatatkan kepada dinas ketenagakerjaan untuk proses mediasi atau penyelesaian lain yang tersedia, kemudian dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika tetap tidak selesai.
Perundingan bipartit dibatasi paling lama 30 hari kerja. Proses mediasi memiliki jangka waktu penyelesaian 30 hari kerja sejak mediator menerima pelimpahan, sedangkan pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial memiliki batas penyelesaian 50 hari kerja sejak sidang pertama. Jadwal nyata dapat berubah karena kelengkapan berkas dan proses perkara.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memuat tenggang satu tahun untuk gugatan pekerja terkait PHK, yang dihitung sejak keputusan diterima atau diberitahukan. Karena penerapan batas waktu dapat bergantung pada fakta dan aturan yang berlaku, mintalah penilaian hukum segera setelah menerima pemberitahuan.
Hak yang mungkin timbul mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau kompensasi lain sesuai jenis hubungan kerja dan alasan PHK. Besarnya tidak sama untuk setiap pekerja, sehingga kontrak, masa kerja, upah, dan dasar PHK perlu diperiksa.
Honorarium pengacara tidak memiliki satu tarif baku dan sebaiknya disepakati tertulis, termasuk ruang lingkup pekerjaan serta biaya tambahan. Untuk gugatan dengan nilai di bawah Rp150 juta, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 membebaskan biaya perkara dan eksekusi; ketentuan itu tidak otomatis menghapus honorarium pengacara.
Tidak. Dinas ketenagakerjaan dapat menangani pencatatan perselisihan dan proses mediasi, sedangkan Pengadilan Hubungan Industrial memeriksa gugatan dan menjatuhkan putusan. Untuk sengketa PHK, bukti bahwa upaya penyelesaian di luar pengadilan telah ditempuh penting dalam proses perkara.
Dapat. Jenis hubungan kerja tidak dengan sendirinya menghapus hak untuk mempersoalkan pengakhiran kerja atau meminta pembayaran yang diwajibkan. Periksa perjanjian kerja, masa berlaku, pihak pemberi kerja, dan alasan pengakhiran karena hal-hal tersebut memengaruhi analisis.
Perselisihan yang menjadi kewenangan PHI diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk wilayah DIY. Pastikan kewenangan dan lokasi pengajuan sesuai tempat kerja serta jenis perselisihannya.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Yogyakarta melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja Sewenang-wenang, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Yogyakarta, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
