Periksa perjanjian sebelum menandatangani atau menyelesaikan sengketa
Petemon merupakan kelurahan di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Persoalan perjanjian yang kerap memerlukan pemeriksaan hukum di lingkungan seperti ini mencakup sewa rumah atau kios, kerja sama usaha, jual beli, jasa, dan renovasi bangunan.
Pengacara dapat menilai apakah isi perjanjian jelas, siapa yang berwenang menandatangani, serta apa akibat jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pemeriksaan sebelum tanda tangan biasanya memberi ruang lebih besar untuk memperbaiki syarat daripada setelah sengketa terjadi.
Jika perselisihan berlanjut, pilihan penyelesaian bergantung pada isi perjanjian dan jenis sengketanya. Para pihak dapat berunding, menggunakan mediasi atau arbitrase jika disepakati, atau menempuh gugatan perdata pada pengadilan yang berwenang.
Situasi ketika bantuan pengacara perjanjian berguna
Anda menyewa rumah atau kios di Petemon dan perlu memastikan masa sewa, uang jaminan, kenaikan harga, perawatan, serta pengakhiran sewa diatur dengan tegas.
Usaha kecil setempat membuat kesepakatan pasokan barang, pembayaran bertahap, atau pembagian hasil, tetapi drafnya belum menjelaskan tenggat dan akibat keterlambatan.
Anda menggunakan jasa renovasi atau pembangunan dan ingin mengatur lingkup pekerjaan, perubahan biaya, jadwal, mutu hasil, serta perbaikan jika pekerjaan tidak sesuai.
Pihak lain meminta pembayaran tambahan, menunda penyerahan barang, atau tidak menjalankan kewajiban yang tertulis dalam perjanjian.
Anda diminta menandatangani perjanjian elektronik atau dokumen dari perusahaan, tetapi identitas penandatangan, kewenangannya, atau klausul penyelesaian sengketanya belum jelas.
Aturan utama yang berlaku di Petemon
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian terdapat antara lain dalam Pasal 1320, sedangkan Pasal 1338 mengatur kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah. Ketentuan ini berlaku secara nasional, termasuk di Surabaya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Perubahan terakhir ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang berlaku sejak 2 Januari 2024. Aturan ini relevan untuk transaksi dan dokumen elektronik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini diundangkan pada 12 Agustus 1999 dan mengatur arbitrase serta pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk bila para pihak menyepakatinya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah setiap perjanjian di Petemon perlu dibuat oleh pengacara?
Tidak. Para pihak dapat menyusun perjanjian sendiri, tetapi pemeriksaan hukum berguna jika nilai transaksi besar, kewajiban berlangsung lama, atau risikonya sulit dibatalkan. Pengacara juga dapat membantu memperjelas syarat sebelum para pihak menandatangani.
Apakah perjanjian lisan sah?
Kesepakatan lisan dapat menimbulkan hubungan hukum, tetapi pembuktiannya sering lebih sulit daripada dokumen tertulis. Simpan bukti pembayaran, pesan, kuitansi, dan komunikasi lain yang menunjukkan kesepakatan serta pelaksanaannya.
Apakah dokumen harus ditandatangani di hadapan notaris?
Tidak semua perjanjian wajib dibuat sebagai akta notaris. Bentuk akta dan keterlibatan notaris bergantung pada jenis tindakan hukum serta ketentuan yang berlaku; pengacara dapat menjelaskan bentuk yang sesuai untuk transaksi Anda.
Apakah perjanjian elektronik dapat digunakan?
Perjanjian elektronik dapat digunakan dalam banyak transaksi jika memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Pastikan identitas para pihak, isi persetujuan, waktu persetujuan, dan salinan dokumen dapat dibuktikan.
Apakah materai membuat perjanjian menjadi sah?
Materai berkaitan dengan kewajiban bea atas dokumen, bukan satu-satunya penentu sahnya perjanjian. Keabsahan tetap bergantung pada syarat hukum, termasuk kesepakatan para pihak dan objek yang diperjanjikan.
Berapa biaya menyewa pengacara untuk memeriksa perjanjian?
Tidak ada satu tarif tetap untuk semua perkara. Biaya dapat berbeda menurut panjang dokumen, kerumitan transaksi, tenggat, dan apakah jasa mencakup negosiasi atau penyusunan ulang; mintalah ruang lingkup dan kesepakatan biaya tertulis.
Berapa lama pemeriksaan atau penyusunan perjanjian?
Dokumen sederhana mungkin dapat ditinjau dalam beberapa hari kerja setelah dokumen lengkap diterima. Negosiasi, pemeriksaan dokumen pendukung, atau perubahan berulang dapat memperpanjang waktu.
Ke mana sengketa perjanjian di Petemon diajukan?
Forum yang tepat bergantung pada jenis sengketa, isi klausul penyelesaian, dan aturan kewenangan pengadilan. Pengadilan Negeri Surabaya dapat menjadi tempat mengajukan perkara perdata yang termasuk kewenangannya, tetapi pengacara perlu memeriksa yurisdiksi sebelum gugatan diajukan.
Apakah saya harus mencoba mediasi sebelum menggugat?
Perundingan atau mediasi dapat membantu menyelesaikan sengketa tanpa proses gugatan penuh. Untuk perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, mediasi di pengadilan berlaku menurut ketentuan prosedur yang relevan, dengan pengecualian tertentu.
Bagaimana jika pihak lain melanggar perjanjian?
Kumpulkan perjanjian, bukti pembayaran, pesan, tagihan, dan catatan pelaksanaan kewajiban. Pengacara dapat menilai apakah langkah awal berupa teguran, perundingan, mekanisme penyelesaian yang disepakati, atau gugatan lebih sesuai.
Siapa yang dapat meminta bantuan pengacara?
Pihak yang menandatangani perjanjian atau wakil yang memiliki kewenangan dapat meminta nasihat hukum. Jika bertindak untuk badan usaha, siapkan dokumen yang membuktikan status badan usaha dan kewenangan Anda mewakilinya.
Sumber resmi di Surabaya
Pengadilan Negeri Surabaya: menangani perkara perdata yang termasuk kewenangannya dan menyediakan informasi layanan pengadilan, termasuk layanan yang berkaitan dengan mediasi perkara.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya: menyediakan informasi dan layanan perizinan berusaha di Kota Surabaya. Perizinan tidak menggantikan pemeriksaan isi perjanjian.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum: menyediakan layanan administrasi badan hukum dan informasi terkait badan usaha tertentu. Gunakan sumber resmi untuk memeriksa data badan hukum sebelum menandatangani transaksi dengannya.
Langkah mencari dan memilih pengacara
Dalam 1 hari: kumpulkan draf perjanjian, bukti pembayaran, pesan, identitas para pihak, serta dokumen terkait seperti bukti kewenangan penandatangan.
Dalam 1-2 hari: tuliskan tujuan Anda, masalah yang perlu diselesaikan, tenggat penting, dan hasil yang diharapkan, misalnya pemeriksaan dokumen atau bantuan negosiasi.
Dalam beberapa hari: cari pengacara yang menangani hukum perjanjian dan sengketa perdata di Surabaya. Tanyakan pengalaman yang relevan dengan jenis transaksi Anda, bukan hanya lokasi kantornya.
Sebelum menunjuk: jadwalkan konsultasi awal dan tanyakan siapa yang menangani perkara, dokumen yang diperlukan, kemungkinan strategi, serta risiko yang perlu dipertimbangkan.
Sebelum pekerjaan dimulai: sepakati secara tertulis ruang lingkup jasa, biaya, cara penagihan, perkiraan waktu, dan pengeluaran tambahan yang mungkin timbul.
Setelah penunjukan: serahkan salinan dokumen secara teratur, simpan komunikasi dan bukti baru, serta minta pembaruan pada tenggat yang disepakati.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Petemon melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Kontrak, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Petemon, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
