Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Terbaik di Petemon

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Kami belum mendaftarkan pengacara di Petemon, Indonesia di direktori kami...

Tetapi Anda dapat membagikan kebutuhan Anda kepada kami, dan kami akan membantu menemukan pengacara yang tepat di Petemon untuk kebutuhan Anda.

Cari Pengacara di Petemon
TAMPIL DI

Indonesia Pertanyaan Hukum yang Dijawab oleh Pengacara

Telusuri 59 pertanyaan hukum kami di Indonesia dan baca jawaban dari pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Berapa lama proses perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta jika mediasi gagal?
Gugatan & Sengketa Litigasi Umum
Saya memasok furnitur pesanan khusus senilai 120 juta rupiah kepada sebuah hotel butik di Yogyakarta enam bulan yang lalu, namun pihak manajemen menolak untuk melunasi sisa tagihan meskipun telah dilayangkan beberapa surat peringatan resmi (somasi). Pembicaraan informal telah sepenuhnya menemui jalan buntu, sehingga saya ingin mengajukan gugatan perdata terhadap mereka.... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh TNC & FRIENDS LAW FIRM

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, sebelum mengajukan gugatan, Anda sebaiknya (melalui kuasa hukum Anda) menyampaikan teguran resmi dengan mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada pihak hotel (sekurang-kurangnya dua kali). Apabila pihak hotel tetap lalai atau tidak melakukan pembayaran setelah menerima teguran-teguran...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Somasi & Mediasi atau surat gugatan yang digunakan oleh Hakim dalam menilai dan memutus perkara?
Gugatan & Sengketa
Perkara perdata sengketa tanah waris yang belum terbagi. Pada tahap somasi dan mediasi, tuntutan Penggugat diterima oleh Tergugat namun tidak seluruhnya (tidak sesuai dengan permohonan gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan). Yaitu: Penggugat menuntut agar bagian tanah warisannya diserahkan dalam keadaan kosong, namun Tergugat menyerahkan tanah beserta bangunan yang berdiri... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Advokat/Pengacara YOGA SEPTIANSYAH S.H.

Hai, perkenankan saya menjawab secara singkat dan jelas ya. Hakim akan menggunakan gugatan sebagai dasar menilai perkara, adapun perkembangan dalam somasi dan/atau mediasi umumnya menjadi pelengkap informasi saja. Terima kasih.Salam hormat, Yoga Septiansyah, S.H.

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
terkait somasi
Pembelaan Pidana
Terdapat permasalahan terkait kemitraan bisnis daring. Salah satu mitra/rekan kongsi tidak menyusun laporan keuangan, sementara seluruh arus dana masuk dan keluar dilakukan melalui rekening yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan dikeluarkan dari akun Instagram melalui pengubahan kata sandi akun tersebut. Oleh karena yang bersangkutan menyatakan pada grup WhatsApp bahwa dirinya tidak... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak/Ibu, Berdasarkan fakta yang disampaikan, pengumuman di akun Instagram bisnis tersebut secara umum tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) jo. Pasal 310 KUHP. Alasannya: 1. Tidak ada...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •

Indonesia Artikel Hukum

Telusuri 21 artikel hukum kami di Indonesia dengan informasi hukum yang praktis.

Daftar Periksa Penyusunan Kontrak Komersial di Indonesia
Kontrak
Poin Penting (Key Takeaways) Kontrak komersial di Indonesia wajib mematuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha wajib memverifikasi dokumen legalitas pihak lawan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian, sebelum menandatangani kesepakatan. Transaksi domestik wajib menggunakan mata uang Rupiah, dan seluruh... Baca selengkapnya →
Checklist PKPU vs Kepailitan: Syarat Proses di Indonesia
Restrukturisasi & Kepailitan
Ringkasan Praktis: PKPU vs Kepailitan Tujuan Utama: PKPU fokus pada restrukturisasi utang agar bisnis tetap berjalan (going concern), sedangkan Kepailitan adalah proses likuidasi aset untuk melunasi kewajiban. Waktu Sangat Ketat: Permohonan PKPU sementara harus diputus oleh Pengadilan Niaga maksimal 20 hari sejak pendaftaran. Keterlambatan administrasi bisa berakibat fatal. Kendali Manajemen:... Baca selengkapnya →
Cara Merespons Somasi Sengketa Kontrak Bisnis di Indonesia
Pencegahan Sengketa & Pra-Litigasi
Batas Waktu Tanggapan: Batas waktu merespons somasi di Indonesia umumnya berkisar antara 3 hingga 7 hari kerja. Tenggat waktu yang terlalu singkat bisa dinilai tidak patut oleh hakim. Preservasi Hak: Hindari mengakui kesalahan secara terburu-buru. Gunakan frasa "tanpa mengurangi hak" untuk melindungi posisi hukum perusahaan Anda. Pentingnya Bukti: Sebelum menyusun... Baca selengkapnya →

Memulai pencarian advokat di Petemon

Petemon merupakan kelurahan di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Langkah pertama ialah mengenali jenis masalah, mengumpulkan dokumen, lalu mencari advokat yang menangani bidang hukum terkait.

Untuk perkara yang perlu dibawa ke pengadilan, lokasi pengajuan bergantung pada jenis perkara dan domisili para pihak. Pengadilan Negeri Surabaya menangani perkara perdata dan pidana umum, sedangkan perkara tertentu dalam hukum keluarga Islam dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya.

Perselisihan ringan dapat lebih dahulu dibicarakan dengan pihak terkait atau dimediasi melalui mekanisme setempat. Namun, pertemuan di tingkat RT, RW, atau kelurahan tidak menggantikan proses pengadilan dan tidak selalu menghasilkan penyelesaian yang mengikat.

Sebelum menunjuk advokat, tanyakan pengalaman menangani masalah serupa, siapa yang akan mengurus perkara, lingkup pekerjaan, biaya, dan cara pelaporan perkembangan. Minta kesepakatan jasa secara tertulis dan periksa identitas serta status profesinya.

Situasi ketika bantuan advokat dapat diperlukan

  • Sengketa rumah, tanah, atau sewa: misalnya perbedaan isi perjanjian, tunggakan sewa, batas bidang, atau klaim kepemilikan. Advokat dapat menelaah bukti dan membantu memilih jalur negosiasi atau gugatan.
  • Masalah keluarga: perceraian, nafkah, hak asuh anak, atau pembagian harta bersama memerlukan pemahaman tentang pengadilan yang berwenang dan dokumen yang harus disiapkan.
  • Perselisihan kerja: pemutusan hubungan kerja, upah yang belum dibayar, atau perselisihan hak dapat memerlukan perundingan bipartit sebelum proses lanjutan.
  • Dugaan tindak pidana: orang yang diperiksa, dilaporkan, atau menjadi korban dapat meminta pendampingan untuk memahami hak, memberikan keterangan, dan menilai langkah hukum.
  • Utang, transaksi, atau kontrak usaha: advokat dapat memeriksa kewajiban para pihak, bukti pembayaran, dan pilihan penyelesaian sebelum sengketa membesar.
  • Kerugian akibat barang atau jasa: bantuan hukum dapat berguna saat keluhan kepada pelaku usaha tidak ditanggapi atau bukti transaksi perlu disusun untuk pengaduan maupun gugatan.

Aturan hukum yang relevan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur profesi advokat dan pemberian jasa hukum. Undang-undang ini diundangkan pada 5 April 2003; calon klien dapat meminta penjelasan mengenai identitas dan kewenangan advokat yang akan mewakili perkara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur jalur penyelesaian perselisihan kerja, termasuk perundingan bipartit dan proses lanjutan sesuai jenis perselisihannya. Undang-undang ini diundangkan pada 14 Januari 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi dasar hukum perkawinan nasional. Perubahan tersebut diundangkan pada 15 Oktober 2019 dan relevan untuk sejumlah persoalan perkawinan serta keluarga.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya harus memakai advokat untuk setiap masalah hukum?

Tidak. Sejumlah masalah dapat diselesaikan melalui perundingan atau pengaduan tanpa menunjuk advokat. Bantuan profesional lebih penting jika risikonya besar, bukti atau prosedurnya rumit, atau perkara akan diajukan ke pengadilan.

Bagaimana mengetahui advokat dapat mewakili saya?

Tanyakan nama lengkap, status profesi, pengalaman yang relevan, dan siapa yang akan menangani pekerjaan sehari-hari. Minta penjelasan tertulis tentang kuasa dan ruang lingkup layanan sebelum menandatangani dokumen.

Berapa biaya menyewa advokat di Petemon?

Biaya bergantung pada jenis perkara, tingkat kerumitan, jumlah pekerjaan, dan apakah perkara berlanjut ke pengadilan. Minta rincian honorarium, biaya operasional, serta biaya pengadilan secara terpisah karena tidak ada satu tarif yang berlaku untuk semua perkara.

Apakah konsultasi awal selalu gratis?

Tidak selalu; setiap advokat dapat memiliki kebijakan konsultasi sendiri. Pastikan biaya dan durasi konsultasi diketahui sebelum membuat janji.

Ke pengadilan mana perkara dari Petemon diajukan?

Tempat pengajuan ditentukan oleh jenis perkara dan aturan kewenangan, bukan semata-mata alamat pencari bantuan. Pengadilan Negeri Surabaya menangani perkara dalam kewenangannya, sementara perkara keluarga Islam tertentu dapat diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya.

Dokumen apa yang sebaiknya dibawa saat konsultasi?

Bawa kartu identitas, kronologi bertanggal, surat atau kontrak terkait, bukti pembayaran, serta komunikasi yang relevan. Simpan salinan dan jangan menyerahkan dokumen asli tanpa tanda terima.

Berapa lama penyelesaian perkara?

Lama proses berbeda menurut jalur penyelesaian, kelengkapan dokumen, jadwal lembaga, dan tanggapan pihak lain. Mintalah perkiraan untuk setiap tahap, tetapi perlakukan perkiraan itu sebagai rentang, bukan jaminan.

Apakah bantuan hukum gratis tersedia bagi warga Petemon?

Bantuan hukum cuma-cuma dapat tersedia bagi orang yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan mengenai ketidakmampuan ekonomi dan dokumen pendukung. Tanyakan kepada Posbakum pengadilan atau pemberi bantuan hukum yang terakreditasi mengenai syarat dan ketersediaannya.

Untuk perselisihan kerja, apakah saya harus langsung menggugat?

Umumnya, penyelesaian dimulai dengan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Simpan undangan, risalah, dan bukti komunikasi karena langkah berikutnya bergantung pada hasil perundingan serta jenis perselisihan.

Apakah mediasi di lingkungan setempat sama dengan mediasi pengadilan?

Tidak. Pembicaraan yang difasilitasi pengurus lingkungan atau kelurahan dapat membantu komunikasi, tetapi bukan otomatis mediasi formal di pengadilan. Tanyakan kepada advokat apakah kesepakatan yang dicapai perlu dituangkan atau ditindaklanjuti secara hukum.

Sumber resmi di Surabaya

  • Kelurahan Petemon dan Kecamatan Sawahan: tempat menanyakan layanan administrasi pemerintahan setempat. Keduanya bukan pengganti advokat atau pengadilan untuk memutus sengketa.
  • Pengadilan Negeri Surabaya: sumber informasi mengenai layanan dan proses perkara perdata serta pidana yang termasuk kewenangannya. Tanyakan juga ketersediaan Posbakum untuk informasi bantuan hukum.
  • Pengadilan Agama Surabaya: sumber informasi perkara keluarga Islam yang menjadi kewenangannya dan layanan bantuan informasi di pengadilan.

Langkah berikutnya untuk memilih dan menyewa advokat

  1. Hari ini: tulis kronologi singkat, pihak yang terlibat, hasil yang diinginkan, dan tenggat yang sudah diterima.
  2. Dalam 1-2 hari: kelompokkan bukti, buat salinan digital, dan catat dokumen yang masih belum tersedia.
  3. Dalam beberapa hari: cari beberapa advokat yang menangani bidang hukum terkait dan melayani perkara di Surabaya.
  4. Sebelum konsultasi: tanyakan biaya, durasi, dokumen yang perlu dibawa, serta apakah konsultasi awal dikenai tarif.
  5. Setelah konsultasi: bandingkan strategi, risiko, perkiraan tahapan, dan kejelasan komunikasi. Minta rincian biaya tertulis sebelum memilih.
  6. Sebelum memberi kuasa: baca surat kuasa dan perjanjian jasa hukum, pastikan ruang lingkupnya sesuai, lalu simpan salinannya.
  7. Setelah penunjukan: sepakati cara menerima pembaruan dan jadwal tindak lanjut, lalu segera penuhi permintaan dokumen yang relevan.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Petemon melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Petemon, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Bidang Praktik

Persempit pencarian Anda dengan memilih bidang praktik.

Lihat semua bidang praktik
Kecelakaan & Cedera
Perbankan & Keuangan
Kepailitan & Utang
Bisnis
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Hak Konsumen
Korporat & Komersial
Pembelaan Pidana
Ketenagakerjaan
Energi, Lingkungan & ESG
Keluarga
Keimigrasian
Asuransi
Kekayaan Intelektual
Gugatan & Sengketa
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi
Jasa Notaris
Klien Pribadi
Hukum Properti
Perpajakan