Pengacara Merek Dagang Terbaik di Petemon

Perlindungan merek bagi usaha di Petemon: pendaftaran, biaya, dan sengketa

Pelaku usaha di Petemon, Surabaya, menggunakan sistem pendaftaran merek nasional yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tidak ada pendaftaran merek khusus untuk Petemon; permohonan dan perlindungan berlaku di seluruh Indonesia.

Untuk warung, usaha kuliner, toko, jasa, atau penjual daring di Petemon, merek dapat mencakup nama, logo, atau kombinasi keduanya. Pendaftaran dilakukan per kelas barang atau jasa, sehingga pemilihan kelas perlu sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan.

Sistem Indonesia pada dasarnya mengutamakan pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan. Karena itu, penelusuran merek serupa sebelum mengeluarkan biaya untuk papan nama, kemasan, atau promosi dapat mengurangi risiko penolakan dan sengketa.

Kapan bantuan pengacara atau konsultan merek diperlukan?

• Anda hendak mendaftarkan nama kedai, produk makanan, atau merek dagang lain dari usaha di Petemon dan belum yakin kelas yang tepat.
• Hasil penelusuran DJKI menunjukkan nama atau logo yang mirip, sementara usaha sudah terlanjur memakai merek tersebut pada kemasan atau akun penjualan.
• Usaha Anda menerima keberatan pihak lain selama masa pengumuman permohonan dan perlu menyiapkan tanggapan berbukti.
• Penjual atau pesaing di Surabaya memakai nama, logo, atau kemasan yang dinilai meniru merek terdaftar Anda.
• Anda ingin mengalihkan kepemilikan merek, memberi lisensi, atau mencatat perubahan data pemilik setelah usaha berkembang atau berganti badan usaha.
• Permohonan ditolak atau merek Anda digugat, sehingga perlu menilai opsi keberatan, banding, atau proses di Pengadilan Niaga.

Untuk pendaftaran, pertimbangkan konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar di Indonesia. Jika ada ancaman gugatan atau sengketa, tanyakan juga pengalaman dan kewenangan advokat yang akan menangani perkara.

Peraturan merek yang berlaku di Petemon

Aturan merek berlaku secara nasional, termasuk bagi pemohon dan usaha yang berada di Petemon. Ketentuan utamanya meliputi:

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Diundangkan pada 25 November 2016, undang-undang ini mengatur permohonan, pemeriksaan, pengumuman, perlindungan, dan penyelesaian sengketa merek.
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid. Aturan ini menjadi dasar jalur pendaftaran internasional melalui Indonesia bagi pemohon yang memenuhi persyaratan.
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Aturan teknis ini telah diubah dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021 dan mengatur pelaksanaan administrasi pendaftaran.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah usaha di Petemon harus mendaftarkan mereknya di Surabaya?

Tidak. Permohonan diajukan melalui sistem DJKI dan perlindungannya berlaku secara nasional, bukan hanya di Petemon atau Surabaya. Lokasi usaha tetap dapat menjadi pertimbangan saat memilih pendamping hukum.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan merek?

Orang perseorangan atau badan hukum dapat mengajukan permohonan. Permohonan dapat diajukan bersama oleh lebih dari satu pemohon, dengan kepemilikan bersama dinyatakan secara jelas.

Apakah nama usaha yang sudah dipakai otomatis terlindungi?

Penggunaan nama pada papan toko, kemasan, atau media sosial tidak dengan sendirinya memberi hak merek terdaftar. Pendaftaran dan pemeriksaan DJKI tetap diperlukan untuk memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang merek.

Bagaimana mengetahui apakah merek sudah dipakai pihak lain?

Penelusuran dapat dilakukan melalui basis data merek DJKI sebelum permohonan diajukan. Pemeriksaan sebaiknya mencakup ejaan, bunyi, unsur gambar, dan kelas barang atau jasa yang berkaitan.

Berapa biaya pendaftaran merek?

Biaya resmi dibayarkan per kelas dan dapat berbeda menurut kategori pemohon, termasuk kategori usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat. Honorarium pengacara atau konsultan merupakan biaya terpisah; mintalah rincian tertulis dan periksa tarif resmi terkini pada kanal DJKI.

Berapa lama proses pendaftaran berlangsung?

Undang-undang menetapkan tahap pemeriksaan formal, pengumuman selama dua bulan, dan pemeriksaan substantif dengan tenggat yang diatur tersendiri. Lama keseluruhan dapat berubah jika ada kekurangan dokumen, keberatan, atau pemeriksaan lanjutan, sehingga tidak ada jaminan tanggal terbit tertentu.

Berapa lama perlindungan merek terdaftar berlaku?

Perlindungan berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Perlindungan dapat diperpanjang untuk periode sepuluh tahun berikutnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Apakah logo dan nama harus didaftarkan secara terpisah?

Nama dan logo dapat diajukan sebagai merek kata atau merek gambar sesuai bentuk yang ingin dilindungi. Jika unsur nama dan logo masing-masing penting bagi usaha, mintalah saran tentang strategi pengajuan dan biaya per kelas sebelum memilih.

Apa yang terjadi jika ada pihak yang mengajukan keberatan?

Pihak lain dapat mengajukan keberatan selama masa pengumuman, dan pemohon dapat menyampaikan sanggahan sesuai prosedur. Bukti penggunaan, dokumen usaha, serta alasan hukum yang relevan dapat membantu menyiapkan tanggapan.

Apakah saya wajib memakai pengacara untuk mendaftar?

Tidak, pemohon di Indonesia dapat mengajukan permohonan sendiri. Pendamping dapat berguna untuk menelusuri merek, menentukan kelas, memeriksa dokumen, atau menangani keberatan; pemohon dari luar Indonesia wajib menunjuk konsultan kekayaan intelektual di Indonesia.

Ke mana sengketa merek di Surabaya dapat dibawa?

Gugatan perdata terkait merek ditangani melalui Pengadilan Niaga yang berwenang menurut ketentuan undang-undang, dengan memperhatikan domisili pihak dan jenis perkara. Mintalah advokat memeriksa yurisdiksi serta tenggat sebelum mengajukan gugatan atau menanggapi tuntutan.

Sumber resmi untuk memeriksa aturan dan layanan

• Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia: menyediakan layanan dan informasi resmi mengenai permohonan, penelusuran, status, dan tarif pendaftaran merek.
• Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya: menangani perkara niaga yang menjadi kewenangannya, termasuk sengketa merek yang memenuhi ketentuan yurisdiksi.
• Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya: menyediakan informasi dan program pemerintah daerah bagi pelaku usaha; tanyakan langsung apakah tersedia pendampingan terkait kekayaan intelektual.

Langkah memilih dan menggunakan jasa pendamping hukum

1. Catat kebutuhan usaha. Siapkan nama dan logo yang dipakai, jenis barang atau jasa, bukti penggunaan, serta pihak yang akan menjadi pemilik merek. Tahap ini dapat dilakukan dalam satu sampai dua hari.
2. Telusuri merek serupa. Periksa basis data DJKI dan catat hasil yang mirip sebelum mencetak kemasan atau memperluas promosi. Sisihkan beberapa hari untuk menilai risiko dengan cermat.
3. Pilih tenaga profesional sesuai masalah. Untuk pengajuan, periksa status konsultan kekayaan intelektual; untuk sengketa, tanyakan pengalaman advokat dalam perkara merek dan pengadilan niaga.
4. Minta ruang lingkup dan biaya tertulis. Pastikan penawaran memisahkan biaya resmi per kelas, honorarium, penelusuran, tanggapan atas keberatan, dan pekerjaan tambahan yang mungkin timbul.
5. Periksa dokumen sebelum mengajukan. Pastikan identitas pemohon, contoh merek, kelas, daftar barang atau jasa, dan surat kuasa bila digunakan sudah sesuai. Minta salinan bukti pengajuan dan nomor permohonan.
6. Pantau setiap tahap. Catat tanggal pengajuan dan pengumuman, periksa pemberitahuan DJKI secara berkala, lalu segera bahas tenggat keberatan atau tanggapan dengan pendamping.
7. Simpan bukti dan kalender perpanjangan. Arsipkan sertifikat, bukti penggunaan merek, kontrak lisensi, dan tanggal berakhirnya perlindungan. Mulai menilai perpanjangan sebelum masa sepuluh tahun berakhir.