Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Ubud berada di Kabupaten Gianyar, Bali, dengan banyak usaha yang melayani pengunjung, termasuk restoran, kafe, akomodasi, dan layanan kebugaran. Untuk usaha waralaba, persoalan hukumnya bukan hanya kontrak dan merek, tetapi juga pendaftaran waralaba serta kesesuaian lokasi dan izin usaha.
Pengacara dapat membantu memeriksa apakah hubungan usaha benar-benar memenuhi ketentuan waralaba, menelaah kewajiban pemberi dan penerima waralaba, serta mengidentifikasi risiko sebelum investasi dilakukan. Pemeriksaan setempat juga penting karena jenis kegiatan, bangunan, dan lokasi usaha dapat memengaruhi perizinan yang diperlukan di Gianyar.
Anda akan menandatangani perjanjian untuk membuka kafe atau restoran waralaba dan perlu memeriksa biaya awal, royalti, wilayah eksklusif, serta aturan pemasok.
Pemberi waralaba meminta pembayaran sebelum Anda menerima prospektus atau dokumen pendukung. Pengacara dapat membantu memeriksa informasi usaha dan kewajiban pendaftaran yang berlaku.
Lokasi yang dipilih berada di kawasan wisata atau dekat permukiman, tetapi status pemanfaatan ruang atau izin bangunannya belum jelas. Pemeriksaan awal dapat mengurangi risiko usaha tidak dapat beroperasi di lokasi tersebut.
Merek, resep, materi promosi, atau sistem operasional yang dijanjikan tidak sesuai dengan dokumen atau diduga digunakan tanpa hak. Nasihat hukum dapat membantu menentukan langkah penyelesaian dan bukti yang perlu disimpan.
Usaha mengalami perselisihan mengenai target penjualan, pasokan bahan, standar layanan, atau pengakhiran kontrak. Pengacara dapat menilai mekanisme penyelesaian sengketa dan konsekuensi penghentian usaha.
Investor asing atau perusahaan dengan kepemilikan asing ingin menjadi penerima waralaba di Ubud. Struktur investasi, bidang usaha, dan perizinan perlu diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku.
Aturan waralaba berlaku secara nasional, termasuk di Ubud. Selain ketentuan kontrak dan pendaftaran, pelaku usaha perlu memeriksa perizinan melalui sistem OSS serta kesesuaian lokasi dan bangunan dengan kegiatan yang dijalankan.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, berlaku sejak diundangkan pada 2 September 2024 dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Aturan ini mengatur penyelenggaraan waralaba, persyaratan usaha, prospektus, perjanjian, serta Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berlaku sejak diundangkan pada 25 November 2016. Perlindungan dan status pendaftaran merek penting karena hak atas merek dapat menjadi bagian utama dari pemberian waralaba.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berlaku sejak 20 April 2000. Ketentuannya relevan terhadap informasi, mutu produk, dan layanan yang diberikan gerai waralaba kepada konsumen.
Ketentuan OSS, tata ruang, bangunan, dan izin sektoral dapat bergantung pada kegiatan serta lokasi tertentu. Periksa persyaratan terbaru sebelum menyewa tempat atau membayar biaya waralaba.
Tidak selalu. Hubungan waralaba memiliki unsur dan persyaratan hukum tertentu, termasuk sistem bisnis dan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada penerima waralaba. Pengacara dapat menilai isi hubungan usaha, bukan hanya nama yang digunakan dalam promosi.
Tidak ada kewajiban umum untuk memakai pengacara sebelum menandatangani kontrak. Namun, pemeriksaan hukum sebelum pembayaran atau penandatanganan dapat membantu mengungkap biaya, pembatasan, kewajiban, dan cara mengakhiri perjanjian.
Mintalah prospektus penawaran, rancangan perjanjian, bukti terkait merek, rincian biaya, dan informasi mengenai dukungan operasional. Periksa juga dokumen usaha dan pendaftaran yang diwajibkan untuk peran para pihak.
Peraturan mengatur STPW bagi pihak-pihak yang menjalankan kegiatan waralaba sesuai perannya. Kewajiban dan tata cara untuk kasus tertentu perlu diperiksa berdasarkan aturan terkini serta data yang disampaikan melalui OSS.
Biaya tidak memiliki tarif tunggal dan bergantung pada pekerjaan yang diminta. Penelaahan satu kontrak biasanya berbeda biayanya dari pendampingan negosiasi, pendaftaran, dan sengketa.
Penelaahan awal dapat memerlukan beberapa hari kerja setelah dokumen lengkap diterima. Negosiasi, pemeriksaan kepemilikan merek, atau permintaan dokumen tambahan dapat memperpanjang waktunya.
Waktunya bergantung pada kelengkapan dokumen, jenis kegiatan, dan proses pada sistem atau instansi terkait. Perizinan lokasi dan bangunan dapat menjadi jalur terpisah dari pendaftaran waralaba, sehingga sebaiknya diperiksa sejak awal.
Kemungkinannya bergantung pada struktur investasinya, bidang usaha, dan persyaratan penanaman modal yang berlaku. Periksa klasifikasi kegiatan usaha dan perizinan melalui OSS sebelum membuat komitmen investasi.
Penggunaan Bahasa Indonesia perlu diperhatikan, terutama dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Jika para pihak juga membuat versi bahasa lain, pengacara dapat membantu menyelaraskan isi dan menetapkan cara menangani perbedaan terjemahan.
Tidak. Persetujuan atau pendaftaran terkait waralaba tidak dengan sendirinya memastikan lokasi sesuai untuk kegiatan usaha. Periksa kesesuaian pemanfaatan ruang, persyaratan bangunan, dan izin sektoral yang relevan untuk alamat gerai.
Simpan kontrak, korespondensi, bukti pembayaran, dan catatan masalah operasional. Pengacara dapat menilai apakah kontrak menyediakan perundingan, mediasi, atau mekanisme sengketa lain sebelum menentukan langkah berikutnya.
OSS Indonesia menyediakan layanan perizinan berusaha berbasis risiko dan informasi proses pendaftaran melalui sistem pemerintah. Gunakan data kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan nyata gerai.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dapat menjadi rujukan untuk informasi pelayanan perizinan daerah dan kebutuhan usaha di Kabupaten Gianyar.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum menyediakan layanan dan informasi resmi mengenai pendaftaran merek serta status kekayaan intelektual.
Susun ringkasan rencana usaha, termasuk jenis gerai, alamat calon lokasi, pihak dalam kontrak, dan tahap negosiasi. Siapkan ringkasan ini dalam satu atau dua hari.
Kumpulkan prospektus, rancangan perjanjian, rincian pembayaran, dokumen merek, dan komunikasi dengan pemberi waralaba sebelum konsultasi.
Cari pengacara yang menangani kontrak komersial, kekayaan intelektual, dan perizinan usaha di Indonesia, serta memahami proses di Kabupaten Gianyar.
Tanyakan ruang lingkup pekerjaan, siapa yang menangani berkas, perkiraan waktu, biaya, dan kemungkinan biaya tambahan. Minta penawaran tertulis sebelum memberikan kuasa.
Minta pengacara memeriksa prospektus, status merek, kewajiban STPW, klausul pembayaran, wilayah usaha, pasokan, dan pengakhiran kontrak.
Periksa secara terpisah kesesuaian lokasi, bangunan, dan kegiatan usaha melalui OSS serta instansi terkait sebelum menandatangani sewa jangka panjang atau membayar investasi besar.
Setelah menerima hasil pemeriksaan, bahas perubahan kontrak dan simpan versi final beserta bukti pembayaran dan dokumen pendaftaran. Jadwalkan tindak lanjut sebelum tanggal mulai operasi.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Ubud melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Waralaba, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Ubud, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
