Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.
Gratis. Hanya 2 menit.
Pendampingan hukum berguna saat usaha di Boyolali memberi izin kepada pihak lain untuk memakai merek, desain kemasan, foto, perangkat lunak, atau materi promosi. Hal ini juga penting saat membeli atau mengalihkan hak tersebut, atau menyusun kerja sama produksi dan distribusi.
Pelaku usaha susu dan olahan pangan, pertanian, kerajinan, serta usaha kuliner perlu memastikan hak yang dipakai memang dimiliki atau telah mendapat izin. Perjanjian yang jelas dapat mengatur batas penggunaan, wilayah pemasaran, pembayaran, mutu produk, dan langkah jika kerja sama berakhir.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diundangkan pada 25 November 2016. Undang-undang ini mengatur hak atas merek, lisensi, dan pencatatan perjanjian lisensi; ketentuannya telah mengalami perubahan melalui peraturan terkait Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diundangkan pada 16 Oktober 2014. Aturan ini menjadi dasar untuk mengatur lisensi atau pengalihan hak ekonomi atas karya, seperti foto, desain, musik, dan materi promosi.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual diundangkan pada 28 Desember 2018. Peraturan ini mengatur pencatatan perjanjian lisensi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI); pencatatan dapat berpengaruh pada keberlakuan lisensi terhadap pihak ketiga.
Perjanjian tertulis membantu membuktikan izin dan menjelaskan hak serta kewajiban para pihak. Isinya sebaiknya menyebut objek kekayaan intelektual, cara pemakaian, jangka waktu, wilayah, imbalan, dan ketentuan pengakhiran.
Lisensi memberi izin menggunakan hak tertentu, biasanya dengan batas dan jangka waktu yang disepakati. Pengalihan memindahkan hak kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku dan isi perjanjiannya.
Pemberi lisensi harus merupakan pemegang hak atau pihak yang memiliki kewenangan untuk memberi izin. Sebelum menandatangani, periksa bukti kepemilikan, identitas pemegang hak, dan batas kewenangan pihak yang mewakilinya.
Ketentuan pencatatan bergantung pada jenis kekayaan intelektual dan aturan yang berlaku. Pencatatan perjanjian lisensi di DJKI dapat penting agar perjanjian mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, sehingga persyaratan dan prosedurnya perlu diperiksa untuk objek yang bersangkutan.
Periksa status merek dan siapa pemegang haknya sebelum membuat perjanjian. Merek terdaftar memberi dasar yang lebih jelas untuk mengatur lisensi, sedangkan permohonan yang belum terdaftar belum sama dengan hak atas merek terdaftar.
Honorarium jasa hukum ditentukan melalui kesepakatan dengan pengacara dan dapat berbeda menurut ruang lingkup pekerjaan. Biaya tersebut terpisah dari biaya resmi pencatatan atau layanan pemerintah, yang perlu diperiksa berdasarkan jenis permohonan dan ketentuan terbaru.
Penyusunan kontrak dapat berlangsung lebih cepat jika dokumen kepemilikan dan syarat komersial sudah lengkap. Waktu pemeriksaan atau pencatatan oleh DJKI bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean, sehingga tidak ada jangka waktu yang dapat dijamin tanpa memeriksa permohonan.
Para pihak dapat merundingkan pembayaran tetap, persentase penjualan, atau bentuk imbalan lain yang disepakati. Tentukan dasar perhitungan, jadwal laporan, hak memeriksa catatan penjualan, pajak, dan akibat keterlambatan pembayaran.
Informasi bisnis dapat memenuhi perlindungan rahasia dagang jika bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Batasi akses, gunakan kewajiban kerahasiaan tertulis, dan simpan bukti langkah pengamanan.
Izin lisan berisiko menimbulkan sengketa karena ruang lingkup dan buktinya dapat diperdebatkan. Perjanjian tertulis sebaiknya menentukan media pemakaian, jangka waktu, wilayah, perubahan yang diperbolehkan, dan imbalan.
Jenis perkara menentukan jalur penyelesaian yang tersedia, termasuk kemungkinan gugatan melalui pengadilan niaga. Untuk perkara yang menjadi kewenangan pengadilan niaga di Jawa Tengah, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang merupakan pengadilan yang perlu diperiksa; konsultasikan jenis klaim dan yurisdiksinya terlebih dahulu.
Tidak selalu, karena permohonan kekayaan intelektual diproses melalui sistem dan kewenangan nasional. Pertimbangkan kemudahan komunikasi, pemahaman tentang kebutuhan usaha setempat, pengalaman menangani transaksi sejenis, dan kejelasan biaya.
Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Boyolali melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, termasuk Lisensi & Transaksi Kekayaan Intelektual, pengalaman, dan umpan balik klien.
Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.
Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Boyolali, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Penafian:
Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.
