Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Terbaik di Lamongan

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Kami belum mendaftarkan pengacara di Lamongan, Indonesia di direktori kami...

Tetapi Anda dapat membagikan kebutuhan Anda kepada kami, dan kami akan membantu menemukan pengacara yang tepat di Lamongan untuk kebutuhan Anda.

Cari Pengacara di Lamongan
TAMPIL DI

Indonesia Pertanyaan Hukum yang Dijawab oleh Pengacara

Telusuri 50 pertanyaan hukum kami di Indonesia dan baca jawaban dari pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Apakah pemilik tanah yang terdampak SUTET dapat mengajukan gugatan terkait ganti kerugian yang dinilai sangat rendah?
Hukum Properti
Tanah kami terdampak jalur SUTET dan menerima penawaran bentuk ganti kerugian yang rendah. Kami memerlukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak kami.
Jawaban pengacara oleh Law Offices Syapri Chan & Partners

Tanah yang terkena SUTET dapat diajukan Keberatan melalui Pengadilan Negeri setempat atas Penetapan Ganti Rugi yang rendah. Nanti Pengadilan Negeri setempat akan menetapkan harga ganti rugi yang wajar.

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Surat Perjanjian
Hukum Properti
Dapatkah dibuatkan draf surat perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tanah dan penyewa (diperuntukkan bagi peternakan unggas) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Terima kasih atas masukannya.
Jawaban pengacara oleh DFA Law Firm

Bapak/Ibu dapat menghubungi kami, dan kami siap membantu Bapak/Ibu, karena suatu Perjanjian harus memuat ruang lingkup secara terperinci agar sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan disepakati oleh Para Pihak.

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Sertifikat Tanah
Hukum Properti
Bagaimana tata cara balik nama pada sertifikat atau surat keterangan tanah dari pemegang hak yang telah meninggal dunia atas nama ahli waris yang masih hidup sebagaimana tercantum dalam surat? Mohon informasi dan arahannya. Terima kasih.
Jawaban pengacara oleh TNC & FRIENDS LAW FIRM

Langkah-Langkah Proses Balik Nama Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) Ajukan pembuatan SKW ke kantor kelurahan/desa setempat dengan melampirkan Surat Kematian, KTP/KK seluruh ahli waris, dan Buku Nikah orang tua/pewaris. Pengurusan Pajak BPHTB Waris Hitung dan bayarkan BPHTB Waris di...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •

Indonesia Artikel Hukum

Telusuri 21 artikel hukum kami di Indonesia dengan informasi hukum yang praktis.

Daftar Periksa Penyusunan Kontrak Komersial di Indonesia
Kontrak
Poin Penting (Key Takeaways) Kontrak komersial di Indonesia wajib mematuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha wajib memverifikasi dokumen legalitas pihak lawan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian, sebelum menandatangani kesepakatan. Transaksi domestik wajib menggunakan mata uang Rupiah, dan seluruh... Baca selengkapnya →
Checklist PKPU vs Kepailitan: Syarat Proses di Indonesia
Restrukturisasi & Kepailitan
Ringkasan Praktis: PKPU vs Kepailitan Tujuan Utama: PKPU fokus pada restrukturisasi utang agar bisnis tetap berjalan (going concern), sedangkan Kepailitan adalah proses likuidasi aset untuk melunasi kewajiban. Waktu Sangat Ketat: Permohonan PKPU sementara harus diputus oleh Pengadilan Niaga maksimal 20 hari sejak pendaftaran. Keterlambatan administrasi bisa berakibat fatal. Kendali Manajemen:... Baca selengkapnya →
Cara Merespons Somasi Sengketa Kontrak Bisnis di Indonesia
Pencegahan Sengketa & Pra-Litigasi
Batas Waktu Tanggapan: Batas waktu merespons somasi di Indonesia umumnya berkisar antara 3 hingga 7 hari kerja. Tenggat waktu yang terlalu singkat bisa dinilai tidak patut oleh hakim. Preservasi Hak: Hindari mengakui kesalahan secara terburu-buru. Gunakan frasa "tanpa mengurangi hak" untuk melindungi posisi hukum perusahaan Anda. Pentingnya Bukti: Sebelum menyusun... Baca selengkapnya →

Proses mencari dan menyewa advokat di Lamongan

Mulailah dengan menentukan masalah dan tujuan hukum, lalu pastikan perkara ditangani di Lamongan atau di wilayah lain. Perkara keluarga tertentu diajukan ke Pengadilan Agama Lamongan, sedangkan perkara pidana dan banyak perkara perdata ditangani melalui Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya.

Untuk sengketa tanah, siapkan sertifikat atau dokumen tanah, bukti pembayaran, surat dari desa, dan kronologi batas atau penguasaan lahan. Dalam perkara keluarga, dokumen seperti buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran dapat membantu advokat menilai langkah yang tepat.

Sebelum menyepakati jasa, tanyakan siapa yang menangani perkara, ruang lingkup pekerjaan, biaya, dan kemungkinan biaya tambahan. Mintalah perjanjian tertulis yang menjelaskan tahapan kerja dan cara komunikasi selama perkara berlangsung.

Kapan Anda mungkin memerlukan advokat

  • Sengketa sawah, tambak, atau batas tanah: Advokat dapat menilai dokumen, membantu mengirim somasi, dan mempertimbangkan penyelesaian melalui mediasi atau gugatan.
  • Perceraian dan pengasuhan anak: Advokat dapat menjelaskan proses di Pengadilan Agama Lamongan bagi perkara yang menjadi kewenangannya, termasuk soal nafkah dan hak asuh.
  • Dipanggil atau diperiksa dalam perkara pidana: Pendampingan membantu Anda memahami status pemeriksaan, menyiapkan keterangan, dan menggunakan hak secara tepat.
  • Perselisihan kerja: Jika terjadi perselisihan upah, pemutusan hubungan kerja, atau hak kerja lainnya, advokat dapat membantu menyiapkan perundingan dan langkah setelah mediasi.
  • Utang, wanprestasi, atau kontrak usaha: Bantuan hukum berguna untuk menilai bukti transaksi, menyusun tuntutan, atau menanggapi klaim pihak lain.
  • Urusan waris dan pembagian harta keluarga: Advokat dapat membantu memeriksa dokumen ahli waris dan menjelaskan jalur penyelesaian yang sesuai dengan hubungan para pihak serta kewenangan pengadilan.

Peraturan yang dapat berlaku di Lamongan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur profesi advokat, termasuk pemberian jasa hukum dan honorarium yang disepakati dengan klien. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan pada 5 April 2003.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan. Pelaksanaannya antara lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tahapan penyelesaian perselisihan kerja, termasuk perundingan dan mediasi sebelum perkara tertentu diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Undang-undang ini berlaku sejak 14 Januari 2006.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya wajib memakai advokat untuk mengajukan perkara?

Dalam banyak perkara, seseorang dapat mengurus prosesnya sendiri. Advokat tidak selalu diwajibkan, tetapi dapat membantu memahami prosedur, menyusun dokumen, dan menghadapi pihak lawan.

Pengadilan mana yang menangani perkara saya di Lamongan?

Perkara keluarga tertentu bagi warga Muslim, seperti perceraian, termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Perkara pidana dan banyak perkara perdata ditangani Pengadilan Negeri, tetapi kewenangan serta wilayah pengadilan bergantung pada jenis perkara dan fakta kasus.

Berapa biaya menyewa advokat di Lamongan?

Biaya bergantung pada jenis perkara, tingkat kerumitan, tahapan pekerjaan, dan kesepakatan dengan advokat. Minta rincian tertulis tentang honorarium, biaya operasional, serta biaya yang mungkin timbul di luar jasa advokat.

Apakah orang yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum gratis?

Undang-Undang Bantuan Hukum menyediakan bantuan bagi orang atau kelompok orang miskin melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. Tanyakan bukti ketidakmampuan ekonomi yang diperlukan dan ketersediaan layanan kepada pengadilan atau pemberi bantuan hukum terakreditasi.

Dokumen apa yang perlu dibawa saat konsultasi pertama?

Bawa identitas, dokumen terkait perkara, surat dari pengadilan atau kepolisian jika ada, dan bukti komunikasi maupun transaksi. Susun juga kronologi singkat dengan tanggal, nama pihak, serta langkah yang telah ditempuh.

Berapa lama penyelesaian perkara biasanya berlangsung?

Waktunya berbeda menurut jenis perkara, kelengkapan bukti, jadwal sidang, dan apakah para pihak mencapai kesepakatan. Mintalah perkiraan tahapan dan jadwal dari advokat, tetapi anggap perkiraan tersebut bukan jaminan hasil atau batas waktu pasti.

Apakah sengketa tanah harus langsung digugat ke pengadilan?

Tidak selalu. Para pihak dapat mempertimbangkan pembicaraan atau mediasi, sementara advokat memeriksa dokumen tanah dan bukti penguasaan sebelum menyarankan langkah berikutnya.

Apakah perceraian dapat diurus melalui Pengadilan Agama Lamongan?

Pengadilan Agama menangani perkara perceraian yang termasuk kewenangannya, termasuk perkara bagi pasangan Muslim. Pengadilan yang tepat dan dokumen yang diperlukan bergantung pada keadaan para pihak serta jenis permohonannya.

Bagaimana memulai penyelesaian perselisihan kerja?

Catat pokok perselisihan dan simpan perjanjian kerja, slip upah, surat pemutusan hubungan kerja, serta bukti komunikasi. Proses penyelesaian hubungan industrial umumnya dimulai dengan perundingan, dan mediasi dapat ditempuh jika perselisihan tidak selesai.

Bagaimana memastikan seseorang berwenang berpraktik sebagai advokat?

Tanyakan nama lengkap, organisasi advokat, dan bukti pengangkatan atau identitas profesinya. Pastikan pula perjanjian jasa menyebutkan advokat yang bertanggung jawab dan siapa yang akan menangani komunikasi serta dokumen perkara.

Bisakah advokat membantu sebelum saya mengajukan gugatan atau membuat laporan?

Ya. Advokat dapat menilai bukti dan pilihan penyelesaian sebelum Anda mengambil langkah formal, termasuk risiko dari setiap pilihan. Konsultasi awal juga dapat membantu menentukan dokumen apa yang masih perlu dikumpulkan.

Sumber resmi di Lamongan

  • Pengadilan Negeri Lamongan: Menangani perkara yang termasuk kewenangan peradilan umum. Tanyakan informasi layanan pengadilan dan ketersediaan Pos Bantuan Hukum di kantor pengadilan.
  • Pengadilan Agama Lamongan: Menangani perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, termasuk perkara perkawinan tertentu. Pengadilan dapat memberikan informasi mengenai prosedur dan layanan bantuan hukum yang tersedia.
  • Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan: Dapat menjadi tempat memperoleh informasi mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan proses mediasi ketenagakerjaan.

Langkah berikutnya untuk memilih dan menyewa advokat

  1. Hari pertama: Tuliskan masalah, tujuan yang diinginkan, tenggat penting, dan kronologi singkat.
  2. Dalam 1-2 hari: Kumpulkan identitas, dokumen perkara, bukti transaksi, surat resmi, dan salinan komunikasi yang relevan.
  3. Dalam beberapa hari: Cari beberapa calon advokat yang menangani jenis perkara serupa dan tanyakan pengalaman serta siapa yang akan mengurus perkara.
  4. Sebelum menunjuk advokat: Jadwalkan konsultasi dan minta penjelasan tentang pilihan penyelesaian, risiko, serta dokumen yang masih kurang.
  5. Sebelum membayar: Periksa rincian honorarium dan biaya tambahan, lalu sepakati ruang lingkup jasa dalam perjanjian tertulis.
  6. Setelah penunjukan: Berikan salinan dokumen secara teratur, simpan bukti pembayaran, dan sepakati cara serta frekuensi pembaruan perkara.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Lamongan melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Lamongan, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Bidang Praktik

Persempit pencarian Anda dengan memilih bidang praktik.

Lihat semua bidang praktik
Kecelakaan & Cedera
Perbankan & Keuangan
Kepailitan & Utang
Bisnis
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Hak Konsumen
Korporat & Komersial
Pembelaan Pidana
Ketenagakerjaan
Energi, Lingkungan & ESG
Keluarga
Keimigrasian
Asuransi
Kekayaan Intelektual
Gugatan & Sengketa
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi
Jasa Notaris
Klien Pribadi
Hukum Properti
Perpajakan