Lawzana Lawzana Logo
CARI PENGACARA

Pengacara Terbaik di Menteng

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Sisilia & Co. Counsellors At Law
Kantor di Jakarta, melayani Menteng, Indonesia
Konsultasi Gratis · 1 jam

Didirikan tahun 2020
5 orang dalam tim
Sisilia and Co. Counsellors At Law didirikan pada tahun 2020 oleh Siswoyo Budi Priono dan Silfia Afria Nora sebagai firma hukum multi praktik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Berkomitmen, bersemangat dan menekankan pada layanan hukum yang inovatif, strategis, dan komprehensif, Sisilia...
TAMPIL DI

Indonesia Pertanyaan Hukum yang Dijawab oleh Pengacara

Telusuri 46 pertanyaan hukum kami di Indonesia dan baca jawaban dari pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Penjualan SHM
Hukum Properti
Mau jual SHM, adanya SHM atas nama almarhumah ibu, dan ahli waris.
Jawaban pengacara oleh MSP Law Office

Terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan. Kami memahami bahwa Saudara bermaksud menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masih atas nama almarhumah ibu dan berkaitan dengan hak para ahli waris.  Sebelum melakukan penjualan, perlu dipastikan terlebih dahulu...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Pidana Narkotika Sidang MAP
Pembelaan Pidana
Suami saya berstatus narapidana dan MAP jadi menjalani sidang lagi saat ini, sangkatan dari lapas lain. Tidak ada barang bukti fisik kepemilikan langsung pada suami saya. Suami saya di dalam lapas. Bagaimana jika bertambah hukuman semakin lama pulang? Harusnya suami saya bisa mengajukan PB tahun 2027. Mohon bantuannya, ini sudah... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh MSP Law Office

Terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan. Kami memahami bahwa suami Saudara saat ini berada di Lapas dan kembali menjalani persidangan perkara narkotika dari Lapas lain. Saudara menyampaikan bahwa tidak terdapat barang bukti fisik kepemilikan langsung pada suami Saudara...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Membutuhkan ahli di bidang pidana narkotika
Pembelaan Pidana
Saya ingin mengetahui langkah hukum agar hukuman suami saya tidak bertambah dalam kasus dugaan tindak pidana narkotika.
Jawaban pengacara oleh MSP Law Office

Terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan. Untuk memberikan analisis hukum yang tepat, perlu kami konfirmasi terlebih dahulu apakah suami Saudara saat ini berstatus sebagai tersangka dalam tahap penyidikan, terdakwa dalam proses persidangan, atau terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •

Indonesia Artikel Hukum

Telusuri 21 artikel hukum kami di Indonesia dengan informasi hukum yang praktis.

Daftar Periksa Penyusunan Kontrak Komersial di Indonesia
Kontrak
Poin Penting (Key Takeaways) Kontrak komersial di Indonesia wajib mematuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha wajib memverifikasi dokumen legalitas pihak lawan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian, sebelum menandatangani kesepakatan. Transaksi domestik wajib menggunakan mata uang Rupiah, dan seluruh... Baca selengkapnya →
Checklist PKPU vs Kepailitan: Syarat Proses di Indonesia
Restrukturisasi & Kepailitan
Ringkasan Praktis: PKPU vs Kepailitan Tujuan Utama: PKPU fokus pada restrukturisasi utang agar bisnis tetap berjalan (going concern), sedangkan Kepailitan adalah proses likuidasi aset untuk melunasi kewajiban. Waktu Sangat Ketat: Permohonan PKPU sementara harus diputus oleh Pengadilan Niaga maksimal 20 hari sejak pendaftaran. Keterlambatan administrasi bisa berakibat fatal. Kendali Manajemen:... Baca selengkapnya →
Cara Merespons Somasi Sengketa Kontrak Bisnis di Indonesia
Pencegahan Sengketa & Pra-Litigasi
Batas Waktu Tanggapan: Batas waktu merespons somasi di Indonesia umumnya berkisar antara 3 hingga 7 hari kerja. Tenggat waktu yang terlalu singkat bisa dinilai tidak patut oleh hakim. Preservasi Hak: Hindari mengakui kesalahan secara terburu-buru. Gunakan frasa "tanpa mengurangi hak" untuk melindungi posisi hukum perusahaan Anda. Pentingnya Bukti: Sebelum menyusun... Baca selengkapnya →

Memahami Proses Menyewa Advokat di Menteng

Menyewa advokat di Menteng biasanya dimulai dengan konsultasi, pemeriksaan dokumen, dan penilaian jalur penyelesaian. Perkara dapat ditangani melalui negosiasi, mediasi, kepolisian, pengadilan, atau instansi administrasi sesuai masalahnya.

Menteng berada dalam wilayah administratif Jakarta Pusat. Perkara perdata dan pidana umumnya berkaitan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan perkara keluarga tertentu menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Biaya advokat tidak memiliki tarif tunggal yang berlaku untuk semua perkara. Honorarium biasanya dipengaruhi oleh tingkat kerumitan, jumlah dokumen, lokasi sidang, kebutuhan investigasi, serta apakah pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan atau hasil pekerjaan.

Sebelum menandatangani surat kuasa, minta penjelasan tertulis mengenai ruang lingkup pekerjaan, honorarium, biaya resmi, biaya operasional, jadwal pelaporan, dan keadaan yang dapat mengakhiri hubungan hukum.

Kapan Anda Mungkin Membutuhkan Advokat di Menteng

  • Sengketa sewa atau pengelolaan apartemen dan rumah. Advokat dapat menilai perjanjian, tunggakan, pengakhiran sewa, pengosongan, atau perselisihan dengan pemilik dan pengelola.
  • Sengketa tanah dan bangunan. Pemeriksaan sertifikat, batas tanah, jual beli, pembebanan hak tanggungan, dan izin bangunan memerlukan penilaian dokumen serta riwayat transaksi.
  • Masalah hubungan kerja di kantor atau usaha. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, upah, perjanjian kerja, dan kewajiban perusahaan dapat memerlukan perundingan atau proses di Pengadilan Hubungan Industrial.
  • Laporan pidana atau pemeriksaan oleh penyidik. Pendampingan penting saat seseorang dipanggil sebagai saksi, terlapor, atau tersangka, termasuk dalam perkara penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik, dan kekerasan.
  • Perceraian, hak asuh, dan pembagian harta. Pilihan pengadilan bergantung pada status perkawinan dan pokok sengketa, termasuk kebutuhan mengurus nafkah atau harta bersama.
  • Kontrak usaha dan transaksi komersial. Advokat dapat meninjau klausul pembayaran, wanprestasi, ganti rugi, kerahasiaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa sebelum dokumen ditandatangani.

Peraturan yang Sering Relevan di Menteng

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur profesi advokat, termasuk pengangkatan, sumpah, kewajiban, dan hak menerima honorarium. Untuk bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pemeriksaan kelayakan dan mekanismenya juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar penting untuk perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi. Ketentuan acara perdata dapat melibatkan Herzien Inlandsch Reglement atau HIR, sesuai kewenangan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berlaku untuk berbagai persoalan perkawinan dan perceraian. Untuk perkara pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diundangkan pada 2 Januari 2023 dan menetapkan masa berlaku tiga tahun setelah pengundangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua masalah hukum di Menteng harus dibawa ke pengadilan?

Tidak. Banyak sengketa dapat diselesaikan melalui perundingan, mediasi, somasi, atau mekanisme internal terlebih dahulu. Pengadilan biasanya dipilih ketika penyelesaian tersebut gagal atau diperlukan putusan yang mengikat.

Bagaimana menentukan pengadilan yang berwenang?

Penentuannya bergantung pada jenis perkara, alamat para pihak, lokasi objek sengketa, dan aturan khusus. Sengketa umum biasanya ditangani Pengadilan Negeri, sedangkan perkara keluarga tertentu bagi umat Islam dapat masuk Pengadilan Agama.

Berapa biaya menyewa advokat di Menteng?

Tidak ada satu tarif resmi untuk seluruh jasa advokat. Minta rincian mengenai honorarium konsultasi, biaya pendampingan, biaya perkara, transportasi, pajak, dan pengeluaran lain sebelum memberikan kuasa.

Apakah konsultasi awal selalu berbayar?

Kebijakan setiap kantor advokat berbeda. Tanyakan sejak awal apakah konsultasi dikenai tarif, berapa lama durasinya, dan apakah pembayaran konsultasi diperhitungkan sebagai bagian dari honorarium perkara.

Apakah orang tanpa penghasilan dapat memperoleh bantuan hukum?

Orang atau kelompok yang memenuhi syarat tidak mampu dapat mengajukan bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Biasanya diperlukan dokumen identitas dan bukti kondisi ekonomi, seperti surat keterangan tidak mampu atau dokumen sejenis.

Dokumen apa yang sebaiknya dibawa saat konsultasi?

Bawa identitas, kronologi bertanggal, kontrak, kuitansi, sertifikat, surat panggilan, laporan polisi, putusan, serta komunikasi yang relevan. Simpan dokumen asli dan berikan salinannya setelah advokat menjelaskan kebutuhan penggunaannya.

Berapa lama perkara dapat diselesaikan?

Waktunya bergantung pada jenis perkara, kelengkapan bukti, jumlah pihak, dan jadwal instansi atau pengadilan. Negosiasi dapat berlangsung beberapa minggu, sedangkan perkara litigasi dapat memerlukan beberapa bulan atau lebih.

Apakah advokat dapat mendampingi seseorang saat pemeriksaan polisi?

Advokat dapat mendampingi klien sesuai tahap dan kedudukannya dalam proses pidana. Klien sebaiknya segera meminta pendampingan setelah menerima panggilan atau sebelum memberikan keterangan substantif.

Apakah surat kuasa dapat dibatalkan?

Surat kuasa dapat diakhiri sesuai ketentuannya dan hukum yang berlaku, tetapi penghentian dapat memengaruhi jadwal sidang atau pekerjaan yang sudah dilakukan. Periksa klausul pengakhiran, pemberitahuan, dan pembayaran pekerjaan sebelum mencabut kuasa.

Bagaimana membedakan advokat, konsultan hukum, dan paralegal?

Advokat adalah profesi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan dapat memberikan jasa hukum sesuai kewenangannya. Konsultan hukum dan paralegal dapat menjalankan fungsi berbeda, sehingga periksa kualifikasi, ruang lingkup layanan, dan siapa yang bertanggung jawab atas perkara.

Apakah mediasi wajib dalam semua sengketa perdata?

Pengadilan pada umumnya menerapkan prosedur mediasi untuk perkara perdata sesuai aturan Mahkamah Agung, dengan pengecualian tertentu. Mediasi di luar pengadilan juga dapat dilakukan apabila para pihak menyetujuinya.

Apa yang harus dilakukan jika advokat tidak memberikan laporan perkara?

Minta laporan tertulis dan salinan dokumen melalui komunikasi resmi. Jika masalah tidak terselesaikan, klien dapat mempertimbangkan pengaduan kepada organisasi advokat yang berwenang atau menempuh mekanisme hukum yang tersedia.

Sumber Resmi untuk Urusan Hukum di Menteng

  • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menangani perkara perdata dan pidana dalam wilayah kewenangannya, termasuk proses pendaftaran perkara, persidangan, putusan, dan informasi perkara.
  • Pengadilan Agama Jakarta Pusat menangani perkara tertentu bagi orang beragama Islam, termasuk perceraian, nafkah, hak asuh, dan harta bersama sesuai kewenangannya.
  • Kecamatan Menteng dan kelurahan terkait melayani administrasi pemerintahan wilayah, surat keterangan, serta pengantar atau informasi administratif yang mungkin diperlukan dalam suatu perkara.

Langkah Berikutnya untuk Menemukan dan Menyewa Advokat

  1. Catat masalah dan tenggat waktunya. Susun kronologi singkat, pihak yang terlibat, kerugian, serta tanggal panggilan atau batas pengajuan dokumen. Selesaikan langkah ini dalam satu hari.
  2. Kumpulkan dan pindai dokumen penting. Pisahkan dokumen asli, salinan, dan bukti komunikasi agar mudah diperiksa saat konsultasi.
  3. Cari dua atau tiga kandidat. Utamakan advokat yang menangani bidang terkait dan memahami prosedur di Jakarta Pusat. Bandingkan pengalaman, ketersediaan, dan cara komunikasinya.
  4. Jadwalkan konsultasi awal. Tanyakan analisis awal, pilihan penyelesaian, risiko, perkiraan tahapan, serta dokumen tambahan yang diperlukan.
  5. Minta proposal biaya tertulis. Pastikan proposal menjelaskan honorarium, biaya resmi, biaya operasional, pajak, jadwal pembayaran, dan pekerjaan yang tidak termasuk.
  6. Periksa surat kuasa dan perjanjian jasa hukum. Pastikan nama pihak, ruang lingkup, kewenangan, kewajiban laporan, kerahasiaan, dan mekanisme pengakhiran tertulis dengan jelas.
  7. Mulai setelah kesepakatan ditandatangani. Simpan bukti pembayaran, jadwal komunikasi, dan salinan seluruh dokumen. Untuk panggilan polisi atau batas waktu pengadilan, hubungi advokat secepatnya, idealnya pada hari yang sama.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Menteng melalui daftar pilihan profesional hukum berkualifikasi yang telah dikurasi dan diperiksa sebelumnya. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Menteng, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Bidang Praktik

Persempit pencarian Anda dengan memilih bidang praktik.

Lihat semua bidang praktik
Kecelakaan & Cedera
Perbankan & Keuangan
Kepailitan & Utang
Bisnis
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Hak Konsumen
Korporat & Komersial
Pembelaan Pidana
Ketenagakerjaan
Energi, Lingkungan & ESG
Keluarga
Keimigrasian
Asuransi
Kekayaan Intelektual
Gugatan & Sengketa
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi
Jasa Notaris
Klien Pribadi
Hukum Properti
Perpajakan