Lawzana Lawzana Logo

Pengacara Terbaik di Setia Budi

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, lalu biarkan firma hukum menghubungi Anda.

Gratis. Hanya 2 menit.

Sisilia & Co. Counsellors At Law
Kantor di Jakarta, melayani Setia Budi, Indonesia
Konsultasi Gratis · 1 jam

Didirikan tahun 2020
5 orang dalam tim
Kepailitan & Utang Gugatan & Sengketa
Sisilia and Co. Counsellors At Law didirikan pada tahun 2020 oleh Siswoyo Budi Priono dan Silfia Afria Nora sebagai firma hukum multi praktik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Berkomitmen, bersemangat dan menekankan pada layanan hukum yang inovatif, strategis, dan komprehensif, Sisilia...
TAMPIL DI

Indonesia Pertanyaan Hukum yang Dijawab oleh Pengacara

Telusuri 54 pertanyaan hukum kami di Indonesia dan baca jawaban dari pengacara, atau ajukan pertanyaan Anda sendiri secara gratis.

Somasi & Mediasi atau surat gugatan yang digunakan oleh Hakim dalam menilai dan memutus perkara?
Gugatan & Sengketa
Perkara perdata sengketa tanah waris yang belum terbagi. Pada tahap somasi dan mediasi, tuntutan Penggugat diterima oleh Tergugat namun tidak seluruhnya (tidak sesuai dengan permohonan gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan). Yaitu: Penggugat menuntut agar bagian tanah warisannya diserahkan dalam keadaan kosong, namun Tergugat menyerahkan tanah beserta bangunan yang berdiri... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Advokat/Pengacara YOGA SEPTIANSYAH S.H.

Hai, perkenankan saya menjawab secara singkat dan jelas ya. Hakim akan menggunakan gugatan sebagai dasar menilai perkara, adapun perkembangan dalam somasi dan/atau mediasi umumnya menjadi pelengkap informasi saja. Terima kasih.Salam hormat, Yoga Septiansyah, S.H.

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
terkait somasi
Pembelaan Pidana
Terdapat permasalahan terkait kemitraan bisnis daring. Salah satu mitra/rekan kongsi tidak menyusun laporan keuangan, sementara seluruh arus dana masuk dan keluar dilakukan melalui rekening yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan dikeluarkan dari akun Instagram melalui pengubahan kata sandi akun tersebut. Oleh karena yang bersangkutan menyatakan pada grup WhatsApp bahwa dirinya tidak... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak/Ibu, Berdasarkan fakta yang disampaikan, pengumuman di akun Instagram bisnis tersebut secara umum tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) jo. Pasal 310 KUHP. Alasannya: 1. Tidak ada...

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •
Ingin mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan anggaran rendah
Pembelaan Pidana
Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam kasus narkotika jenis ganja dengan barang bukti 6 kg? Kronologinya, saya dari Malang disuruh mengambil ganja di Medan. Setelah sampai di Malang, saya beristirahat semalam lalu ditangkap oleh pihak berwajib. Saya hanya disuruh mengambil, tidak membelinya sendiri, dan tidak melakukan... Baca selengkapnya →
Jawaban pengacara oleh Kantor Hukum Yustisia Laksana

Yth. Bapak, Untuk upaya hukum PK, hal tersebut bergantung pada kesepakatan bersama Bapak. Tidak ada tarif baku yang ditetapkan mengenai besaran biayanya.

Baca jawaban lengkap
1 jawaban •

Indonesia Artikel Hukum

Telusuri 21 artikel hukum kami di Indonesia dengan informasi hukum yang praktis.

Daftar Periksa Penyusunan Kontrak Komersial di Indonesia
Kontrak
Poin Penting (Key Takeaways) Kontrak komersial di Indonesia wajib mematuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha wajib memverifikasi dokumen legalitas pihak lawan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian, sebelum menandatangani kesepakatan. Transaksi domestik wajib menggunakan mata uang Rupiah, dan seluruh... Baca selengkapnya →
Checklist PKPU vs Kepailitan: Syarat Proses di Indonesia
Restrukturisasi & Kepailitan
Ringkasan Praktis: PKPU vs Kepailitan Tujuan Utama: PKPU fokus pada restrukturisasi utang agar bisnis tetap berjalan (going concern), sedangkan Kepailitan adalah proses likuidasi aset untuk melunasi kewajiban. Waktu Sangat Ketat: Permohonan PKPU sementara harus diputus oleh Pengadilan Niaga maksimal 20 hari sejak pendaftaran. Keterlambatan administrasi bisa berakibat fatal. Kendali Manajemen:... Baca selengkapnya →
Cara Merespons Somasi Sengketa Kontrak Bisnis di Indonesia
Pencegahan Sengketa & Pra-Litigasi
Batas Waktu Tanggapan: Batas waktu merespons somasi di Indonesia umumnya berkisar antara 3 hingga 7 hari kerja. Tenggat waktu yang terlalu singkat bisa dinilai tidak patut oleh hakim. Preservasi Hak: Hindari mengakui kesalahan secara terburu-buru. Gunakan frasa "tanpa mengurangi hak" untuk melindungi posisi hukum perusahaan Anda. Pentingnya Bukti: Sebelum menyusun... Baca selengkapnya →

Bagaimana proses menyewa pengacara di Setia Budi?

Menyewa pengacara di Setia Budi biasanya dimulai dengan konsultasi untuk memetakan masalah, dokumen, tujuan, dan forum penyelesaiannya. Perkara dapat berkaitan dengan hubungan kerja, sewa atau jual beli properti, keluarga, utang, pidana, perusahaan, atau sengketa usaha di kawasan Karet, Kuningan, Menteng Atas, dan Rasuna Said.

Pengacara akan menilai apakah masalah dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, pelaporan, atau gugatan. Untuk perkara yang masuk pengadilan, pengajuan umumnya dilakukan melalui pengadilan yang berwenang di wilayah Jakarta Selatan atau sesuai jenis perkaranya.

Sebelum menandatangani surat kuasa, minta penjelasan tertulis mengenai ruang lingkup pekerjaan, biaya awal, biaya tambahan, tahapan perkara, dan kemungkinan hasil. Pastikan pula advokat memiliki status dan kewenangan berpraktik sesuai Undang-Undang Advokat.

Kapan Anda mungkin membutuhkan pengacara?

  • Sengketa sewa atau properti: Pengacara dapat memeriksa perjanjian apartemen, kantor, rumah, atau ruko di Setia Budi dan menangani wanprestasi, pengosongan, serta sengketa deposit.
  • Masalah hubungan kerja: Pemutusan hubungan kerja, upah, pesangon, dan perselisihan dengan perusahaan di kawasan perkantoran Kuningan dapat memerlukan perundingan bipartit atau proses di Pengadilan Hubungan Industrial.
  • Perkara pidana: Pendampingan penting saat pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa, termasuk dalam perkara penipuan, penggelapan, kekerasan, dan laporan polisi di wilayah Setia Budi.
  • Perkara keluarga: Perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta memerlukan strategi berbeda menurut agama serta forum pengadilannya.
  • Kontrak dan kegiatan usaha: Pemilik restoran, perusahaan rintisan, konsultan, atau penyewa ruang kantor dapat membutuhkan pemeriksaan kontrak, penagihan, dan penyelesaian wanprestasi.
  • Jual beli atau pembangunan properti: Pemeriksaan sertifikat, izin, perjanjian pengikatan jual beli, dan tanggung jawab pengembang dapat mencegah kerugian besar.

Peraturan yang umum berlaku di Setia Budi

Setia Budi merupakan kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga hukum nasional dan peraturan daerah atau provinsi yang berlaku di Jakarta dapat diterapkan sesuai pokok perkaranya. Beberapa dasar hukum yang sering relevan adalah sebagai berikut.

  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: mengatur profesi advokat, termasuk syarat, sumpah, hak, kewajiban, dan pemberian jasa hukum. Undang-undang ini diundangkan dan mulai berlaku pada 5 April 2003.
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: mengatur proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, serta hak tersangka dan terdakwa. Undang-undang ini mulai berlaku pada 31 Desember 1981.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: mengatur perkawinan, perceraian, dan aspek keluarga tertentu. Perubahan mengenai batas usia minimum perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan pada 15 Oktober 2019.

Peraturan yang tepat bergantung pada fakta dan jenis perkara. Untuk isu pertanahan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, atau administrasi Jakarta, pengacara perlu memeriksa peraturan sektoral dan ketentuan terbaru.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua masalah hukum di Setia Budi harus dibawa ke pengadilan?

Tidak. Banyak masalah dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, somasi, atau mekanisme internal lembaga. Pengadilan biasanya dipertimbangkan jika penyelesaian langsung gagal atau diperlukan putusan yang mengikat.

Bagaimana memilih pengacara yang sesuai?

Pilih berdasarkan pengalaman pada jenis perkara, forum yang berwenang, lokasi pihak atau objek sengketa, dan kejelasan biaya. Mintalah penjelasan mengenai strategi, risiko, serta pekerjaan yang termasuk dalam surat kuasa.

Berapa biaya jasa pengacara di Setia Budi?

Biaya tidak memiliki satu tarif resmi untuk semua perkara. Besarnya dapat dipengaruhi kompleksitas, nilai sengketa, jumlah sidang, kebutuhan perjalanan, dan apakah layanan berbentuk konsultasi, pendampingan, atau penanganan penuh.

Apakah konsultasi awal selalu berbayar?

Tidak selalu, karena kebijakan setiap kantor hukum berbeda. Tanyakan biaya konsultasi, durasi pertemuan, dan apakah pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari honorarium jika penanganan dilanjutkan.

Dokumen apa yang perlu dibawa saat konsultasi?

Bawa identitas, kronologi bertanggal, kontrak, kuitansi, surat menyurat, bukti pembayaran, foto, dan dokumen dari polisi atau pengadilan. Susun dokumen secara kronologis agar pengacara dapat menilai masalah dengan lebih cepat.

Berapa lama proses penyelesaian perkara?

Negosiasi sederhana dapat berlangsung beberapa minggu, sedangkan perkara pengadilan dapat memerlukan beberapa bulan atau lebih. Durasi dipengaruhi jadwal sidang, kelengkapan bukti, keberadaan saksi, upaya hukum, dan perilaku pihak lawan.

Apakah pengacara dapat menjamin kemenangan?

Tidak. Putusan bergantung pada bukti, hukum yang diterapkan, keterangan para pihak, dan penilaian hakim. Pengacara seharusnya menjelaskan peluang, kelemahan, biaya, dan risiko tanpa menjanjikan hasil tertentu.

Apakah orang yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum?

Orang atau kelompok yang memenuhi kriteria tidak mampu dapat mengajukan bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Pos Bantuan Hukum di pengadilan juga dapat memberikan informasi dan bantuan awal sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah pengacara harus berkantor di Setia Budi?

Tidak. Pengacara dapat berkantor di wilayah lain selama dapat menangani perkara pada forum yang berwenang dan mudah dihubungi. Kedekatan dengan Setia Budi tetap berguna untuk pertemuan, pemeriksaan lokasi, atau koordinasi dengan instansi setempat.

Apa perbedaan somasi, mediasi, dan gugatan?

Somasi adalah teguran atau tuntutan tertulis sebelum langkah hukum lanjutan. Mediasi mempertemukan para pihak untuk mencari kesepakatan, sedangkan gugatan meminta pengadilan memeriksa dan memutus sengketa.

Apakah surat kuasa dapat dihentikan?

Pemberi kuasa dapat mengakhiri hubungan sesuai ketentuan surat kuasa dan perjanjian honorarium. Periksa kewajiban pembayaran, pengembalian dokumen, serta pemberitahuan kepada pengadilan atau pihak terkait bila perkara sedang berjalan.

Ke mana perkara Setia Budi diajukan?

Forum bergantung pada jenis perkara, domisili para pihak, dan objek sengketa. Perkara perdata dan pidana umumnya terkait wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan perkara keluarga bagi pihak beragama Islam dapat berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Sumber resmi yang relevan

  • Kecamatan Setia Budi: memberikan layanan administrasi pemerintahan kecamatan, informasi pelayanan publik, dan koordinasi dengan kelurahan di wilayah Setia Budi.
  • Polsek Metro Setia Budi: menerima dan menangani layanan kepolisian di wilayah hukumnya, termasuk laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
  • Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan: menangani perkara sesuai kewenangan masing-masing. Keduanya melayani wilayah Jakarta Selatan, termasuk perkara yang berkaitan dengan penduduk atau peristiwa di Setia Budi apabila memenuhi aturan kompetensi.

Langkah berikutnya untuk menemukan dan menyewa pengacara

  1. Hari pertama: Tulis kronologi singkat, tujuan yang ingin dicapai, pihak yang terlibat, batas waktu, dan kerugian yang terjadi.
  2. Hari pertama sampai ketiga: Kumpulkan dokumen asli dan salinan, lalu simpan bukti digital dengan nama file serta tanggal yang jelas.
  3. Hari kedua sampai kelima: Cari beberapa advokat atau organisasi bantuan hukum berdasarkan bidang perkara dan forum yang berwenang.
  4. Dalam satu minggu: Lakukan konsultasi dan tanyakan analisis awal, pilihan penyelesaian, risiko, estimasi waktu, serta biaya pada setiap tahap.
  5. Sebelum menunjuk: Verifikasi identitas, status advokat, pengalaman yang relevan, alamat kantor, dan siapa yang benar-benar menangani perkara.
  6. Sebelum pekerjaan dimulai: Baca surat kuasa dan perjanjian honorarium. Pastikan biaya, pengeluaran tambahan, kewajiban pelaporan, serta cara mengakhiri hubungan tercantum jelas.
  7. Setelah penunjukan: Tetapkan jalur komunikasi dan jadwal pembaruan. Minta salinan setiap surat, bukti pengajuan, berita acara, dan dokumen persidangan yang berkaitan dengan perkara.

Lawzana membantu Anda menemukan pengacara dan firma hukum terbaik di Setia Budi melalui direktori kami yang berisi profesional hukum. Platform kami menyajikan peringkat dan profil terperinci dari pengacara dan firma hukum, memungkinkan Anda membandingkan berdasarkan bidang praktik, pengalaman, dan umpan balik klien.

Setiap profil mencakup deskripsi bidang praktik firma, ulasan klien, anggota tim dan mitra, tahun pendirian, bahasa yang digunakan, lokasi kantor, informasi kontak, kehadiran di media sosial, dan artikel atau sumber daya yang dipublikasikan. Sebagian besar firma di platform kami berbahasa Inggris dan berpengalaman dalam masalah hukum lokal maupun internasional.

Dapatkan penawaran dari firma hukum berperingkat teratas di Setia Budi, Indonesia - cepat, aman, dan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Penafian:

Informasi yang disediakan pada halaman ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan dan relevansi konten, informasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualifikasi untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.

Kami melepaskan semua tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan konten halaman ini. Jika Anda yakin ada informasi yang tidak benar atau usang, silakan hubungi kami, dan kami akan meninjau serta memperbaruinya jika perlu.

Bidang Praktik

Persempit pencarian Anda dengan memilih bidang praktik.

Lihat semua bidang praktik
Kecelakaan & Cedera
Perbankan & Keuangan
Kepailitan & Utang
Bisnis
Hukum Perdata & Hak Asasi Manusia
Hak Konsumen
Korporat & Komersial
Pembelaan Pidana
Ketenagakerjaan
Energi, Lingkungan & ESG
Keluarga
Keimigrasian
Asuransi
Kekayaan Intelektual
Gugatan & Sengketa
Media, Teknologi, dan Telekomunikasi
Jasa Notaris
Klien Pribadi
Hukum Properti
Perpajakan