Cari Panduan & Sumber Daya Hukum
Temukan panduan dan sumber daya hukum dari pengacara berpengalaman
15 articles found
Biaya Audit Terjangkau: Biaya audit kepatuhan hukum ekspor-impor berkisar Rp35.000.000 hingga Rp350.000.000+, jauh lebih murah ketimbang denda administratif Bea Cukai yang dapat mencapai 1.000% dari kekurangan pembayaran. Pengawasan Digital 2026:...
Cara Mengajukan Klaim Keterlambatan Proyek Konstruksi: Biaya dan Prosedur Dasar Hukum Klaim: Klaim keterlambatan proyek di Indonesia mengacu pada wanprestasi berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa...
Wanprestasi butuh pembuktian sah: Pelanggaran kontrak harus ditegaskan melalui surat teguran hukum (somasi) sesuai Pasal 1238 KUHPerdata sebelum diajukan ke pengadilan. Penyelesaian dilakukan berjenjang: Mulai dari negosiasi bipartit, mediasi non-litigasi...
Ringkasan Praktis Kondisi Keuangan sebagai Penentu: Likuidasi sukarela hanya berjalan jika aset PT mampu membayar seluruh utang. Sebaliknya, kepailitan digunakan ketika perusahaan sudah tidak sanggup membayar kewajibannya (insolven). Kendali Pengurusan...
Kriteria Wanprestasi: Pemilik ruko wanprestasi apabila melanggar isi perjanjian sewa, seperti terlambat menyerahkan kunci, melakukan pengusiran sepihak sebelum kontrak habis, atau membiarkan kerusakan struktural. Kekuatan Bukti Tertulis: Keberhasilan menuntut ganti...
Mengalami kesulitan keuangan sebagai debitur perorangan sering kali menimbulkan kecemasan luar biasa, terutama bayang-bayang penyitaan aset secara paksa oleh kreditur. Di Indonesia, hukum memberikan jalur penyelamatan legal untuk merestrukturisasi utang...
Sengketa jual beli tanah adalah salah satu masalah hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Ketika transaksi bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah macet karena sertifikat ganda, tanah dikuasai orang...
Cara Mengatasi Sengketa Renovasi Rumah di Indonesia
Jun 26, 2026Membangun atau merenovasi rumah impian adalah salah satu pencapaian finansial dan emosional terbesar dalam hidup Anda. Namun, ketika kontraktor yang Anda percayai tiba-tiba berhenti bekerja, meminta tambahan biaya tanpa alasan...
Checklist Kepatuhan Hukum dan Tata Kelola di Indonesia Menjalankan bisnis di Indonesia menuntut pemahaman regulasi yang ketat. Kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan (corporate governance) adalah instrumen pelindung bisnis Anda...
Key Takeaways Sebelum masuk ke rincian hukum yang kompleks, berikut beberapa poin mendasar mengenai aturan dan biaya waris di Indonesia pada tahun 2026: Dualisme hukum yang mengikat: Indonesia menerapkan dua...
Batas Waktu Tanggapan: Batas waktu merespons somasi di Indonesia umumnya berkisar antara 3 hingga 7 hari kerja. Tenggat waktu yang terlalu singkat bisa dinilai tidak patut oleh hakim. Preservasi Hak:...
Ringkasan Praktis: PKPU vs Kepailitan Tujuan Utama: PKPU fokus pada restrukturisasi utang agar bisnis tetap berjalan (going concern), sedangkan Kepailitan adalah proses likuidasi aset untuk melunasi kewajiban. Waktu Sangat Ketat:...
Checklist Arbitrase vs Litigasi Komersial: Waktu dan Dokumen di Indonesia Poin Penting Arbitrase komersial di Indonesia diselesaikan maksimal dalam 180 hari kerja, lebih cepat dari proses litigasi yang bisa memakan...
Poin Penting (Key Takeaways) Kontrak komersial di Indonesia wajib mematuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha wajib memverifikasi dokumen legalitas pihak lawan,...
Ringkasan Utama Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia kini lebih terintegrasi dan efisien berkat pembaruan regulasi hukum dan penerapan sistem perizinan digital. Panduan ini dirancang untuk memberikan kejelasan prosedural bagi...